LEGIONNEWS.COM – Usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terus mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR RI.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan, sekitar 50 anggota DPR dari berbagai fraksi, termasuk mayoritas fraksi, telah menandatangani usulan tersebut.
Mardani memastikan surat usulan itu sudah diserahkan kepada pimpinan DPR. Sebelumnya, ia menyebut jumlah penandatangan masih lebih dari 25 orang, tetapi terus bertambah hingga mencapai sekitar 50 anggota.
Usulan ini berkaitan dengan polemik ijazah pendidikan Gibran yang kini menjadi sorotan dalam dinamika politik di DPR.
Meski demikian, penandatanganan dan penyerahan surat tersebut belum berarti Hak Menyatakan Pendapat telah disetujui DPR ataupun Gibran telah dimakzulkan.
“Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi” kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/11). Jumlah ini bertambah dari awalnya di kisaran 25 pengusul.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi pihaknya telah menerima usulan tersebut. Puan bilang pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan dimaksud sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.
Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.
Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran ke parlemen. Adapun wakil rakyat di Senayan tengah berkonsolidasi menjajaki wacana pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. (*)
