LEGIONNEWS.COM – RUBRIK, Satu konten bisa mendatangkan ribuan penonton, tetapi juga bisa menyeret pembuatnya ke dalam persoalan serius. Apa yang dianggap sebagai candaan dan hiburan di depan kamera, ternyata bisa dipandang sebagai penghinaan ketika menyentuh harga diri, kehormatan, dan nilai-nilai adat suatu masyarakat.
Inilah pelajaran mahal dari kasus Gusna, pemilik akun TikTok Ibu Driver, yang kontennya berujung pada polemik, laporan kepolisian, hingga permohonan maaf terbuka kepada masyarakat, pemuka adat, dan sejumlah unsur pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.
Gusna harus menempuh perjalanan jauh dari Tolitoli, Sulawesi Tengah, menuju Sidrap untuk menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui menggunakan ungkapan-ungkapan berbahasa Bugis tanpa memahami secara mendalam makna dan konteks penggunaannya. Sesuatu yang mungkin dianggap biasa dalam aktivitas bermedia sosial ternyata dinilai tidak pantas oleh masyarakat setempat.
Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula. Ketika seorang kreator mengejar perhatian publik, tetapi lupa bahwa adat, kehormatan, dan martabat masyarakat bukan bahan eksperimen untuk mendulang viralitas.
Kasus ini bukan sekadar persoalan netizen yang tersinggung atau perselisihan antara kreator dan penontonnya. Ini merupakan potret persoalan yang lebih besar: krisis kecerdasan kultural di tengah maraknya industri konten digital. Banyak orang begitu cepat menguasai teknologi, tetapi belum tentu memiliki kepekaan yang cukup untuk memahami lingkungan sosial dan budaya tempat mereka berinteraksi.
Kamera ponsel memang bisa menembus batas geografis. Siaran langsung memungkinkan seseorang berbicara kepada ribuan orang dari berbagai daerah dalam waktu bersamaan. Namun, teknologi tidak pernah menghapus batas etika, kesopanan, dan penghormatan terhadap adat istiadat.
Di Sulawesi Selatan, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ada nilai, sejarah, kehormatan, dan identitas yang melekat di dalamnya. Begitu pula dengan falsafah Siri’ na Pacce, yang menjadi salah satu pondasi penting kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.
Siri’ mengandung makna harga diri, kehormatan, dan martabat yang harus dijaga. Sementara Pacce mencerminkan empati, kepedulian, dan solidaritas kemanusiaan. Keduanya bukan sekadar ungkapan yang bisa dipermainkan tanpa memahami kedalaman maknanya.
Karena itu, ketika sebuah konten dinilai merendahkan atau melecehkan nilai-nilai tersebut, persoalannya tidak lagi berhenti pada perasaan satu atau dua orang. Ada sensitivitas budaya dan kehormatan kolektif yang ikut terusik.
Persoalannya, apakah semua kreator konten memahami bahwa tidak semua hal yang bisa diucapkan pantas untuk diucapkan, dan tidak semua yang bisa dijadikan tontonan layak dipertontonkan?
Ketika Konten Berhadapan dengan Konsekuensi Hukum
Kasus Gusna juga memperlihatkan bahwa ruang digital bukan wilayah tanpa hukum. Apa yang diucapkan melalui siaran langsung, diunggah melalui video, atau disebarluaskan melalui platform media sosial tetap berada dalam jangkauan hukum yang berlaku.
Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu instrumen hukum yang relevan untuk diperhatikan. Ketentuan mengenai penyebaran konten bermuatan kesusilaan maupun informasi yang berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan memiliki konsekuensi hukum tersendiri.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tidak bisa dilakukan secara otomatis hanya karena sebuah konten menimbulkan ketersinggungan masyarakat. Harus dilihat substansi konten, unsur perbuatan, konteks, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Di sinilah kreator perlu memahami bahwa alasan tidak mengetahui dampak dari sebuah ucapan atau menganggapnya sekadar candaan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum.
Permohonan maaf yang disampaikan Gusna tentu merupakan langkah penting untuk membuka ruang pemulihan hubungan sosial. Namun, permohonan maaf tidak otomatis menghapus proses hukum yang telah berjalan. Penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice pun harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, kasus ini memberikan pesan jelas: kebebasan berekspresi tetap memiliki batas ketika berhadapan dengan hak, kehormatan, dan martabat orang lain.
Mengapa Konten Kontroversial Justru Terus Diproduksi?
Ada pertanyaan yang lebih menarik untuk direnungkan: mengapa sebagian kreator terus memproduksi konten yang kontroversial, bahkan ketika risiko sosialnya semakin besar?
Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari cara kerja media sosial yang menjadikan perhatian sebagai komoditas.
Dalam ekosistem digital, jumlah penonton, komentar, pengikut, dan hadiah virtual sering kali dianggap sebagai ukuran keberhasilan. Konten yang memancing emosi, kontroversi, bahkan kemarahan publik bisa memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan konten yang biasa-biasa saja.
Situasi ini menciptakan jebakan psikologis bagi sebagian kreator.
Pertama, muncul fenomena deindividuasi digital. Ketika berada di depan kamera, seseorang bisa kehilangan sebagian kesadaran tentang bagaimana dirinya dinilai dalam kehidupan sosial nyata. Batas kepatutan menjadi kabur. Ucapan atau tindakan yang mungkin tidak berani dilakukan dalam pertemuan langsung justru dengan mudah ditampilkan di ruang digital.
Kedua, ada dorongan mengejar validasi instan. Lonjakan penonton, komentar yang terus bergerak, serta hadiah virtual dapat menciptakan kepuasan sesaat. Bahkan hujatan dan reaksi negatif terkadang dianggap sebagai tanda keberhasilan karena tetap mendatangkan interaksi.
Akibatnya, kreator bisa terjebak dalam pola berpikir bahwa selama kontennya ramai, berarti kontennya berhasil. Mereka kemudian terdorong menaikkan tingkat kontroversi demi mempertahankan perhatian audiens.
Ketiga, ada sisi lain yang tidak kalah penting, yakni perilaku penonton. Sebagian masyarakat digital menikmati konten yang mendobrak batas norma karena menawarkan sensasi, drama, dan hiburan yang berbeda. Mereka menonton bukan selalu karena menyukai substansinya, melainkan karena penasaran dengan kontroversinya.
Di sinilah terbentuk lingkaran yang keliru. Kreator membutuhkan perhatian, sementara sebagian penonton terus memberikan perhatian terhadap sesuatu yang kontroversial. Ketika batas kepatutan akhirnya terlampaui, perhatian yang sebelumnya berupa tawa dan komentar bisa berubah menjadi kecaman dan kemarahan kolektif.
Viral Bukan Berarti Benar, Ramai Bukan Berarti Pantas
Kasus Ibu Driver seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi seluruh pelaku industri konten digital. Bukan hanya mereka yang memiliki jutaan pengikut, tetapi juga kreator kecil yang sedang membangun popularitas melalui siaran langsung dan berbagai platform media sosial.
Jangan sampai muncul anggapan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan selama mampu mendatangkan penonton. Jangan pula menganggap bahwa popularitas dapat menjadi tameng ketika seseorang berhadapan dengan persoalan etika, adat, dan hukum.
Kreator konten perlu memiliki kecerdasan digital sekaligus kecerdasan kultural. Memahami teknologi saja tidak cukup. Mereka juga harus memahami bahasa, tradisi, sensitivitas sosial, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih selektif dalam memberikan perhatian. Jangan terus memberi panggung kepada konten yang merendahkan martabat orang lain hanya karena dianggap lucu atau menghibur. Sebab, popularitas seorang kreator tidak tumbuh sendirian. Ada perhatian dan partisipasi penonton yang ikut membesarkannya.
Pada akhirnya, kasus Gusna bukan semata-mata tentang seseorang yang datang dari Tolitoli untuk meminta maaf di Sidrap. Ini adalah peringatan bahwa dunia digital membutuhkan lebih banyak tanggung jawab, bukan sekadar lebih banyak kreator.
Jempol boleh bebas bergerak, kamera boleh terus merekam, dan kreativitas boleh berkembang tanpa batas. Tetapi kehormatan manusia, nilai adat, dan kepatutan sosial tidak boleh dikorbankan demi mengejar viralitas.
Sebab, menjadi kreator bukan hanya soal seberapa banyak orang menonton, tetapi juga tentang seberapa besar seseorang mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditontonnya.
Popularitas bisa diraih dalam hitungan detik. Namun, memulihkan kepercayaan, kehormatan, dan hubungan sosial yang telanjur terusik bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.
Jangan sampai terlalu sibuk mengemudi konten, hingga lupa mengerem etika. Bulukumba, 09 November 2026. (Penulis: Bulukumba Televisi)
