LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Gelombang kritik tajam menerjang Pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar usai berita pemberitaan di kanal Tribun Timur mencatat klaim restu dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Rektor ITB Prof Tatacipta Dirgantara oleh salah satu calon rektor, Prof Ismunandar. Langkah memamerkan restu birokrasi di ruang publik sebelum pemungutan suara di tingkat senat berisiko tinggi merusak iklim kompetisi.
Pengamat Pendidikan Andi Hendra Dimansa menilai narasi restu tersebut merupakan bentuk manipulasi psikologis yang mencederai kebebasan akademik.
“Universitas Negeri Makassar bukan unit pelaksana teknis yang pimpinannya bisa ditentukan lewat instruksi komando atau klaim restu atasan,” tegas Andi Hendra Dimansa saat diwawancarai media. “Ketika legitimasi kekuasaan dijadikan modal utama untuk meraih simpati, asas demokrasi kampus yang bebas, jujur, dan adil langsung runtuh. Pemilihan rektor itu ajang adu gagasan, bukan pamer seberapa dekat calon dengan pusat kekuasaan.”
Mengutip pemikiran demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, Andi Hendra menjelaskan bahwa keputusan institusi akademik wajib lahir dari ruang publik yang bersih dari intimidasi maupun dominasi kekuasaan. Kekuatan argumen dan rasionalitas ilmiah harus menjadi pilar penentu utama. Penggiringan opini seolah Prof Ismunandar mengantongi dukungan khusus pejabat kementerian secara tidak langsung menekan independensi anggota senat dalam menentukan pilihan.
“Praktik pamer restu menteri ini bentuk ancaman perangkap birokrasi,” lanjut Andi Hendra. “Suksesi kepemimpinan yang terlalu bergantung pada pimpinan pusat berisiko menggeser otonomi perguruan tinggi. Kebijakan kampus rentan terkooptasi kepentingan birokrat ketimbang melayani kebebasan akademik. Tata kelola pemerintahan modern menuntut tanggung jawab moral horizontal kepada civitas akademika, bukan sekadar kepatuhan vertikal.” ujar Andi Hendra dalam keterangannya kepada awak media. Ahad (18/10)
Kritik tajam turut diarahkan pada obral janji manis mengenai perubahan status kampus menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diusung Prof Ismunandar.
“Janji bahwa tarif uang kuliah tidak akan naik jangan ditelan mentah mentah tanpa kalkulasi matang,” ujar Andi Hendra mengingatkan. “Tanpa skema pendanaan alternatif yang konkret, perubahan status tersebut berisiko memicu kegagalan kebijakan yang ujung ujungnya membebankan biaya operasional kepada mahasiswa.” tutur dia.
Mengakhiri wawancara, Andi Hendra meminta perdebatan Pilrek UNM segera dikembalikan ke jalur yang benar.
Diskursus publik perlu digeser dari narasi siapa mengantongi restu menjadi uji gagasan yang transparan dan terukur. Anggota senat bersama seluruh civitas akademika wajib berdiri independen, menolak segala bentuk intervensi dari luar, serta memastikan suksesi kepemimpinan berlangsung bermartabat. (*)
