MAKASSAR – Persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Muzakkir Aqil. Menindaklanjuti komitmen saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di Sulawesi Selatan pada Jumat (4/9/2026), Andi Muzakkir melakukan kunjungan langsung ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), termasuk PLTU Punagaya di Jeneponto dan PLTU Bosowa Energi.
Dalam kunjungan tersebut, Andi Muzakkir ingin memastikan secara langsung kondisi pembangkit yang sebelumnya menjadi bagian dari persoalan sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan. Ia juga berdialog dengan pihak pengelola pembangkit untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi teknis dan langkah perbaikan yang telah dilakukan.
Kunjungan ke PLTU Punagaya diterima langsung oleh Manajer PLTU Punagaya, Febri Hartanto. Turut mendampingi kunjungan tersebut General Manager PLN UIP3B Sulawesi, Fermi Trafianto. Kehadiran jajaran PLN dan pengelola pembangkit tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa informasi mengenai kondisi kelistrikan disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, pihak PLN telah menepati janji dan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan yang sebelumnya terjadi, khususnya yang berkaitan dengan PLTU Bosowa Energi. Karena itu saya datang langsung untuk mengecek sumber persoalannya, bukan hanya menerima laporan di atas kertas,” ujar Andi Muzakkir.
Menurutnya, persoalan kelistrikan tidak boleh berhenti pada persoalan teknis semata. Bagi masyarakat, listrik merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga kehidupan rumah tangga.
Karena itu, Andi Muzakkir menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, PLN, maupun badan usaha terkait untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan.
“Komitmen ini perlu kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat Sulsel. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai apa sebenarnya yang terjadi dalam sistem kelistrikan kita, apa penyebab gangguan, dan apa langkah yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang,” tegasnya.
Ia berharap hasil pengecekan lapangan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara PLN, pengelola pembangkit, pemerintah daerah dan DPR RI sehingga persoalan pemadaman bergilir dapat diminimalkan dan pasokan listrik di Sulawesi Selatan semakin andal.
“Yang paling penting adalah masyarakat tidak lagi menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan yang seharusnya bisa kita antisipasi dan selesaikan bersama,” tutup Andi Muzakkir.
