LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Anggota Fraksi Nasdem DPRD Sidrap, Andi Tenri Sangka, SE angkat bicara soal citra dari kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) belakang ini makin terpuruk soal pelaku penipuan online (Passobis).
Politisi partai NasDem itu mengatakan belakangan ini, nama Kabupaten Sidrap kerap muncul di ruang publik dengan narasi yang menyakitkan seakan-akan seluruh identitas 336.250 jiwa kita hanya dirangkum dalam satu hal buruk yang sedang viral.
“Padahal, Sidrap jauh lebih besar, jauh lebih kaya, dan jauh lebih mulia dari sekadar berita negatif sesaat.” tulis anggota DPRD Sidrap itu di akun media sosial miliknya dikutip Senin (31/8/2026).
Dikatakannya, Berita buruk itu mungkin datang dan pergi, tetapi jati diri Sidrap negeri yang rajin, jujur, bersahaja, penuh iman, dan penuh potensi tidak akan pudar olehnya.
“Mari kita jadikan ini momentum untuk semakin bangkit, memperkuat persatuan, dan menunjukkan kepada semua pihak: Sidrap itu hebat, Sidrap itu produktif, Sidrap itu berakhlak, Sidrap itu rumah bagi orang-orang yang berjuang dengan jujur dan kerja keras.” kata dia diunggahannya.
Pa’halohalo
Warga di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat menyebut para pelaku kejahatan siber itu dengan sebutan “Pa’halohalo” di Sulawesi Selatan lebih dikenal dengan istilah Passobis.
“Pa’halohalo kalau warga di Polman sebut,” tulis salah satu netizen di Facebook m
Selain itu di media sosial netizen menyarankan agar korban penipuan Passobis dilaporkan ke Polda Jawa Barat.
“Kalau jadi korban pa’halohalo (Passobis) hubungi Polda Jabar,” katanya di Facebook.
Ketika Kabupaten Sidrap Jadi Sumber Kejahatan Digital di Indonesia
Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan, Abdul Rahman Daeng Gus Dur mengatakan kasus penipuan online (Passobis) yang bermula dari modus manipulasi psikologis dan eksploitasi kerentanan masyarakat.
Di tengah gempuran era digital yang menjanjikan kemudahan dan konektivitas tanpa batas, sebuah realitas kelam justru menguak dari balik layar smartphone warga Sulawesi Selatan.
“Mengapa Polda Sulawesi Selatan, khususnya Tim Siber yang memiliki tugas khusus menangani kejahatan siber, seolah lumpuh?” ujar Daeng Gus Dur. Kamis (27/8/2026)
“Mengapa Pemprov Sulsel dan Pemkab Sidrap tidak mampu memutus mata rantai kejahatan yang akarnya sudah begitu jelas tertanam di daerah mereka sendiri?” katanya.
Gus Dur bilang, Kehadiran Tim Polda Jabar adalah bukti kegagalan deteksi dini dan intelijen lokal dari Tim Saber Polda Sulsel. Jika setiap kali ada korban dari berbagai penjuru Indonesia, pelakunya diduga kuat berasal dari Sidrap, maka berarti Sidrap telah menjadi “sarang” kejahatan yang dibiarkan tumbuh subur.
Lebih jauh, kritikus sosial ini juga menyoroti peran pemerintah daerah yang tak kalah vital.
Penanganan kejahatan siber bukan hanya urusan teknis kepolisian, melainkan mandat bersama yang melibatkan dinas komunikasi dan informatika, dinas perlindungan konsumen, serta lembaga terkait lainnya.
Jika Tim Saber Polda Sulsel gagal mendeteksi adanya sindikat penipuan yang beroperasi secara masif di Sidrap, apakah Pemkab Sidrap dan Pemprov Sulsel juga buta terhadap laporan-laporan warga yang mungkin sudah masuk namun diabaikan?
Ataukah mereka tahu tapi tidak punya political will untuk menyelesaikannya secara tuntas karena takut mengganggu citra daerah atau stabilitas politik sesaat?
Data tentang modus operandi kejahatan online seharusnya tersedia di meja birokrat setiap hari. Ketidakhadiran intervensi negara yang memadai menunjukkan bahwa regulasi perlindungan masyarakat dari kejahatan siber masih sebatas dokumen mati, belum menjadi napas kebijakan yang hidup di desa-desa dan kecamatan.
“Ironisnya, nama Sidrap kini mulai tercoreng bukan karena potensi alamnya, tetapi karena reputasinya sebagai sumber kejahatan digital yang sulit diberantas oleh aparat setempat,” tutup Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan. (LN)
