LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Cathlyn Yvaeni Lesmana perwakilan kota Makassar dicoret dari seleksi calon Paskibraka ditingkat Sulawesi Selatan.
Cathlyn masuk 3 besar, Namun kabarnya ia dicoret dan digantikan oleh orang lain yang disebut sebut tidak pernah mengikuti seleksi sebelumnya.
Terkait itu awak media mengkonfirmasi hal tersebut ke Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rahmatika Dewi.
Kepada media, Cicu sapaan lain Ketua DPRD Sulsel itu mengatakan terkait permasalahan tersebut akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)
“Ada suratnya untuk RDP ini,” singkat Cicu, Senin (25/5).
Dicoret nya Cathlyn karena beretnis thionghoa itu jadi perbincangan publik , Akun tiktok @orangdalam.update menyebutkan Cathlyn yang merupakan perwakilan dari kota Makassar disebutkan korban mafia calon Paskibraka.
“Seleksi Paskibraka Sulsel diduga penuh kecurangan, Peserta unggulan dianulir sepihak,” *** tulis akun tiktok @orangdalam.update
“Niatnya jadi duta Pancasila, Eeh..panitia nya malah kasih contoh mafia malah menginjak-injak keadilan,” ***
“Bayangkan penentuan akhir yang harusnya transparan menggunakan aplikasi malah dibikin tertutup dan semua pendamping resmi diusir paksa keluar ruangan,”***
“Di dalam sana oknum panitia seenaknya bikin aturan gaib pakai test bahas daerah yang tidak ada di panduan pusat,” ***
“Puncaknya peserta unggulan dari makassar Cathlyn Yvaeni Lesmana yang sudah lolos masuk tiga besar tiba tiba dianulir sepihak tanpa alasan,” ***
“Posisinya dirampas dan diganti sama peserta gaib yang dari awal tidak pernah dipanggil masuk 10 besar. Tapi ajaibnya malah lolos melenggang ke tingkat nasional,” ***
“Publik makin manguk, Karena Cathlyn ini satu satunya peserta beretnis thionghoa, Jadi wajar publik curiga ada rasisme terselubung di test bahasa daerah itu,” ***
“Mental anak belasan tahun dihancurkan demi kepentingan oknum. Usut tuntas kecurangan ini viralkan,” tulis akun tiktok @orangdalam.update
Seleksi calon Paskibraka tingkat nasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat daerah, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (LN)
