LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Pengamat politik dari Profetik Institute, Asratillah menyoroti belum adanya titik terang jadwal pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) partai golkar di Sulawesi Selatan di tengah akan berakhirnya masa kepengurusan DPD II di Bulan Mei dan Juni 2026.
Akibatnya masa kepengurusan DPD II Kabupaten/Kota ada yang telah mengakhiri masa kepengurusannya. Salah satunya DPD II Golkar Makassar yang berakhir per 29 April 2026, Merujuk dari Surat Keputusan (SK) Nomor: Kep-003/DPD-I/PG/II/2025 terbit tanggal 28 Februari 2025 tentang perubahan komposisi dan personalia pengurus DPD partai golkar kota makassar masa bakti 2021 – 2026.
“Berakhirnya masa periode kepengurusan DPD II Golkar Makassar dan beberapa daerah lain menunjukkan bahwa partai sedang memasuki fase transisi organisasi yang cukup krusial,” ujar Direktur Profetik Institute dalam keterangannya, Kamis (30/4).
Dikatakannya, Dalam struktur partai modern, kesinambungan kepemimpinan bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut stabilitas mesin politik di tingkat lokal.
“Jika tidak segera diisi, maka akan muncul kekosongan kendali yang berpotensi mengganggu konsolidasi kader dan agenda politik ke depan,” katanya.
“Saya melihat bahwa dalam situasi seperti ini, penunjukan Plt Ketua menjadi opsi yang hampir pasti diambil oleh DPD I Golkar Sulsel,” tambah Asratillah.
Dijelaskannya, Mekanisme ini memang lazim dalam tata kelola partai ketika terjadi kekosongan jabatan. Pelaksana tugas (Plt) yang berfungsi sebagai penjaga stabilitas sementara sambil menunggu pelaksanaan Musda definitif. Namun harus dipahami bahwa Plt bukan solusi jangka panjang, melainkan hanya jembatan organisasi.
Hal ini juga mencerminkan adanya keterlambatan dalam proses regenerasi kepemimpinan.
“Idealnya, Musda sudah dipersiapkan sebelum masa jabatan berakhir sehingga tidak terjadi kekosongan. Ketika Plt menjadi dominan, itu menandakan bahwa proses kaderisasi dan konsensus internal belum sepenuhnya matang,” tutur Asratillah.
Dalam banyak kasus, kondisi ini juga berkaitan dengan tarik menarik kepentingan elite di internal partai.
“Saya menilai bahwa penunjukan Plt oleh pengurus Golkar Sulsel nantinya tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan strategis. Bukan hanya soal siapa yang mampu menjalankan roda organisasi, tetapi juga siapa yang bisa menjaga keseimbangan politik antar kelompok di internal partai.
“Artinya, Plt seringkali menjadi representasi kompromi sementara, bukan hasil kompetisi terbuka.” Katanya.
Pada akhirnya, kata Asratillah., publik perlu melihat bahwa langkah penunjukan Plt adalah hal yang wajar dalam organisasi politik, tetapi tidak boleh berlarut larut.
“Jika terlalu lama, hal ini bisa melemahkan legitimasi kepemimpinan di tingkat daerah dan berpengaruh pada kesiapan menghadapi kontestasi politik ke depan. Karena itu, percepatan Musda tetap menjadi kunci agar Golkar di daerah bisa kembali berjalan dengan kepemimpinan yang definitif dan lebih kuat,” kunci Direktur Profetik Institute ini. (LN)
