JAKARTA, Legion News – Melalui siaran Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam siarannya Pers Nomor.149/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2020, Menko Polhukam Moh. Mahfud MD dalam kunjungan kerjanya ke Timika, Papua hari Rabu (22/7/2020) mengadakan pertemuan dan berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri, dan BIN di Papua. Menko Mahfud mengapresiasi seluruh anggota TNI dan Polri termasuk BIN, yang dengan sangat sungguh-sungguh telah memelihara keamanan, ketertiban, dan menjaga kesatuan wilayah NKRI.
Dalam menjalankan tugas di Papua, Menko Mahfud menghimbau kepada pasukan untuk mengedepankan pendekatan hukum, dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar TNI dan Polri melakukan tindakan yang berlebihan.
“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain,” ujar Menteri Pertahanan RI era Gus Dur itu.
Mahfud MD menambahkan bahwa tugas pemerintah termasuk TNI dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk di Papua. Meski begitu, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.
“Jangan sampai karena kita fokus menangani covid, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita,” tegas Menko Polhukam yang dalam kunjungan kerja ini bersama Mendagri Tito Karnavian, serta didampingi Kasum TNI, Letjen Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Tugas kita sebagai pemerintah lanjut Mahfud adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, menjaga keutuhan integrasi dan terotori agar tidak terpecah, serta melindungi keutuhan ideologi kita.
“Terkait hal ini, ada tiga tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara. Di belahan timur seperti di Papua sini, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata,” ujar Mahfud.
Selebihnya lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, di wilayah tengah yang tersebar di berbagai daerah yaitu ancaman terhadap keutuhan ideologi, yang antara lain berbentuk gerakan-gerakan radikal.
Terkait pembangunan di Papua, Menko Polhukam mengatakan bahwa saat ini tengah disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang lebih komprehensif. Dalam Inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan.(rls)
