OPINI – Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi.
Secara definitif maupun substantif, demokrasi menitikberatkan peran publik dalam proses politik. Pemerintahan yang demokratis ialah pemerintahan yang mengakomodasi partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan kebijakan.
Namun, proses perumusan kebijakan publik dalam mengagregasi kepentingan warga ialah masalah yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai institusi politik, mulai partai politik, parlemen, menteri atau kabinet, hingga presiden.
Para ahli ilmu politik mengenalkan konsep responsiveness, yaitu warga memberikan aspirasi atas suatu kebijakan, dan partai politik atau pemerintah memberikan tanggapan berupa paket kebijakan hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang disebut representasi (Jacobs and Shapiro, 2000). Dengan demikian, akuntabilitas adalah warga bisa menilai balik proses implementasi kebijakan itu serta menuntut pertanggungjawaban pemerintah.
Oleh karena itu, evaluasi publik menjadi krusial karena demokrasi mengandaikan setiap warga agar punya hak yang sama untuk menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas publik menjadi masalah yang krusial di pemerintahan yang demokratis.
Oleh karena itu, Indikator Politik Indonesia mengadakan survei opini publik secara rutin untuk mengetahui persepsi publik terhadap sejumlah kondisi umum nasional, ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, Indikator juga menanyakan pandangan dan sikap publik terhadap kasus hukum akan sangat berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, dan tentu saja terhadap pemerintahan Joko Widodo.
Penting juga menanyakan persepsi warga terkait penanganan kasus (terutama kasus yang melingkupi hajat hidup orang dan berdampak terhadap perekonomian secara umum), serta relasinya terhadap legitimasi warga terhadap kinerja pemerintahan.
Survei juga menanyakan tentang evaluasi warga terhadap kinerja demokrasi, dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dan beberapa situasi yang merupakan Konsekuensi dari demokrasi.
