LEGION NEWS.CON – Managing Director Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam mengatakan aktor-aktor pengusung penundaan Pemilu 2024 melakukan segala cara dalam merealisasikan tujuannya. Namun, pada saat bersamaan mereka tidak begitu yakin dengan operasi itu. Khoirul, dampaknya mereka pun bermain di dua kaki.
Hal tersebut bisa dilihat dari para pengusung penundaan pemilu seperti Ketua Umum PKB Muhamin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Cak Imin adalah salah satu orang yang paling sibuk mendeklarasikan diri sebagai capres 2024. Ini artinya apa, bermain di dua kaki. Di satu sisi mencoba mengikuti ekspektasi dari aktor-aktor yang mengorkestrasi operasi politik ini.
Di saat bersamaan dia coba menjaga basis kekuatan mereka. Supaya saat ini gagal 2024 mereka tidak mengalami ketinggalan dalam operasi politik dan kekuatan mereka,” ujar Umam dalam webinar bertemakan “Membaca Arah Politik Dibalik Polemik Penundaan Pemilu”, dikutip Senin (28/3/2022).
Tidak hanya Muhaimin, politisi yang mengusung penundaan pemilu seperti Airlangga Hartanto pun sibuk mendeklarasikan dirinya sebagai Capres 2024. “Airlangga Hartanto sebagai capres itu sangat massif. Di daerah-daerah oleh kepala daerah yang juga anggota Golkar dan lain sebagainya. Padahal dia actor yang mempromosikan penundaan pemilu,” jelasnya.
Menurut Humam di PAN pun sama. Meski pendekatannya berbeda karena Zulkifli Hasan relatif rendah elektabilitasnya. “Naum, mereka mencoba melakukan pendekatan-pendekatan capres yang potensial. Ada acara Zulhas Awards yang mengundang kepala daerah yang dinilai memiliki basis kekuatan elektabilitas yang cukup memadai untuk dijagokan di 2024, misalnya,” terang Umam.
Selain itu, Humam menilai argumentasi wacana penundaan pemilu sangat mudah dipatahkan. Misalnya soal jaminan akan membangkitkan ekonomi nasional.
“Secara teoritik itu diungkapkan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson menyatakan bahwa proses demokratisasi itu meningkatkan GDP, bukan menurunkan GDP. Demokrasi juga meningkatkan GDP rasio dan konteks indeks pembangunan manusia,” ujarnya.
“Proses demokrasi justru melahirkan multiflyer effect di daerah. Karena ada logistik besar yang dimanfaatkan, yang didistribusikan dalam konteks belanja logistik. Dalam konteks sosialisasi pemilu, menemui basis pemilih loyal,” ujarnya.
Namun, Umam mengingatkan jika masyarakat sipil dan seluruh elemen tidak waspada, maka bukan mustahil pengubahan konstitusi untuk mengakomodasi perpanjangan kekuasaan dapat terealisasi sebagaimana yang telah terjadi di sejumlah negara yang memiliki basis demokrasi lemah seperti Argentina, Brasil, Kolombia, Pakistan, atau Rusia. (**)
