LEGION NEWS.COM, SIDRAP – Anggota DPRD Sidrap disebut-sebut masuk angin, tuduh tersebut mengarah ke wakil rakyat di Ajatappareng terlihat saat rencana rapat paripurna pembahasan hak interpelasi DPRD Sidrap yang dijadwalkan Selasa, (5/10/2021) kemarin.
Batalnya paripurna Paripurna hanya dihadiri 10 anggota DPRD pengusung hak interpelas dari 18 yang akan menggunakan hak interpelasinya.
Disebutkan sebagian anggota DPRD hanya ikut-ikutan menandatangani persetujuan penggunaan hak interpelasi, diduga hanya untuk menaikkan bargaining.
Akan sikap anggota DPRD tersebut mendapat penilai buruk dari salah satu pemerhati legeslatif yang juga wartawan senior.
Menurut Mulawarman kemungkinan besar para wakil rakyat ini menaikkan bargaining. “Entah berupa pokir, aspirasi maupun proyek dari pemerintah daerah, itu obatnya paling ampuh” ucap Wartawan senior ini saat dihubungi awak media. Selasa, (5/10)
Dia menambahkan, “Selain soal yang tadi saya sampaikan diawal, mereka ini (DPRD) yang masuk angin itu menghianati Rakyat Sidrap, khususnya rakyat miskin, pedagang yang perlahan-lahan dibunuh oleh kehadiran toko modern seperti Alfa mart dan Indomaret,” ungkap Mulawarman.
Miris nya lagi kehadiran toko modern tersebut hingga kepolosok desa, di Sidrap ada 86 toko moderen, “ini Alfa dan Indomaret di Sidrap terbanyak di Indonesia, Mereka ini para Dewan masuk angin menjual murah nasib rakyat miskin di Sidendreng Rappang,” ujar Mulawarman.
Kembali soal interpelasi, Dilansir dari media lokal setempat Ajatappareng online.com, Anggota Fraksi Bela Umat, Zainal Husain, Selasa (5/10/2021) juga memaknai perjalanan pengusulan hak interpelasi terhadap Bupati Sidrap itu, dijadikan ‘barang dagangan’ oleh sebagian anggota DPRD dan partai politik.
“Ada yang dengan gamblang menyampaikan kepada kita, bahwa mereka sudah selesai diinterpelasi karena apa yang mereka cari itu sudah mereka dapat,” beber Zainal.
Menurut Zainal, sebagian legislator telah memanfaatkan moment interpelasi untuk kepentingan pribadi. “Sekarang kan sudah jelas. Ada 2 kepentingan. Siapa yang komitmen, dan siapa yang memanfaatkan wacana ini,” ujar politisi senior PBB itu.
Zainal berharap, anggota DPRD pengusung interpelasi tetap konsisten untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak ikut memperdagangkan Hak Interpelasi dengan Pokir-pokir dan proyek-proyek.
“Sekali lagi, kita harus waspada, masih banyak agenda-agenda besar yang akan kita laksanakan ke depan. Jangan sampai hal ini terulang lagi,” tegas Zainal di hadapan Pimpinan sidang pleno pembahasan hak interpelasi DPRD Sidrap.
Ketua DPC PPP Sidrap, Patahaddin mengatakan Hak Interpelasi ini ditunda sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD dengan Alternatif ditentukan oleh Pimpinan Rapat dengan fraksi.
Sekadar diketahui, dalam rapat sidang pleno yang digelar di ruang paripurna itu, tersisa hanya Fraksi NasDem, dan sebagian Fraksi Bela Umat, yakni Sainal Husain (PBB), H Fathuddin dan H Rusdi Gani (PPP) yang masih terlihat komitmen dengan hal tersebut.
Sementara Fraksi Golkar, yang tadinya masih ‘nimbrung’ di pembahasan Hak Interpelasi pekan lalu sudah tidak terlihat. Demikian pula, A Fachri Bagenda Ali yang masih sempat hadir sebelumnya, kini menyusul rekannya Muh Syukur Rabaiseng yang mangkir. (LN/asp)
,){kind=link}