BULUKUMBA||Legion-news.com Sempat dibuat heboh soal adanya kelompok tani fiktif dan mafia penyaluran pupuk bersubsidi atas pemberitaan beberapa waktu lalu, Yang mengakibatkan sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi saat musim tanam.
Wakil Bupati Andi Edy Manaf, memanggil Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DPTPHP) Bulukmba beserta beserta jajaranya.
Selain itu Wabup Edy Manaf juga memanggil para distributor pupuk di Bulukumba untuk membahas soal adanya pemberitaan kelangkaan pupuk bersubsidi ditingkat petani.
Wabup yang juga mantan legislator DPRD Sulsel ini, juga mendengar permasalahan yang selama ini dihadapi pada tingkat pengecer distributor, pengecer dan kelompok tani.
Empat distributor pupuk dihadirkan, diantaranya Hamrawati (CV Hidayat), Firman (PT GCS), Fajar Darussalam (PT Marina) dan A. Saso Guntur (PT PPI).
Pertemuan dipimpin Wabup Edy Manaf di ruang rapat kantor bupati Bulukumba. Jumat, (21/5/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Edy Manaf memerintahkan para distributor menjaga mata rantai distribusi pupuk.
Tidak sampai disitu, Ketua DPD PAN Bulukumba ini juga memerintahkan para distributor pupuk untuk melakukan pengawasan pada tingkat pengecernya, sehingga tidak ada oknum pengecer yang menyalahgunakan wewenangnya, seperti menjual pupuk bersubsidi di atas harga.
“Tadi dalam rapat saya peringatkan juga Kadis Pertanian Tanaman Pangan, Hortikuktura dan Perkebunan untuk bekerja dengan baik untuk lakukan pengawasan”
“Saya tidak mau lagi mendengar ada keluhan di tingkat petani soal pupuk bersubsidi yang langkah dan terlebih soal para Petani membeli pupuk subsidi diatas harga, tegas Andi Edy Manaf, saat ditemui awak media usai menggelar pertemuan. Jumat, (21/5)
Mantan legislator DPRD Sulsel, ini juga mengaku heran. “Saya terima laporan jika pada musim tanam di wilayah Gantarang, justru petani di Gantarang mendapat atau membeli pupuk di wilayah Bontotiro, inikan juga aneh. Tadi sudah sampaikan dalam pertemuan.” kata dia.
“Hal ini tentu mengindikasikan ada mekanisme yang tidak beres yang harus dicarikan solusi bersama.” ujarnya.
“Jika terjadi kelangkaan, maka berlaku hukum pasar, otomatis harga pasti naik,” beber Edy Manaf.
Didalam ruang rapat Kadis Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Emil Yusri, mengungkapkan jika tahun ini ada perubahan mekanisme dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi.
“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyaluran pupuk dicatat secara manual” kata Emil Yusri dalam pertemuan tersebut. Jumat, (21/5)
Namun mulai tahun 2021 sudah menerapkan system online melalui aplikasi. “Karena masih masa transisi perubahan aturan, sehingga menurutnya, system online ini menjadi salah satu kendala,” ungkap Emil
“Terbukti terdapat data penyaluran yang tidak berhasil diinput secara online, sehingga terdapat selisih kurang yang harus dibayarkan kepada distributor” ujar Emil Yusri dihadapan Wabup dan Para distributor pupuk bersubsidi saat pertemuan. Jumat, (21/5)
Kendala yang dihadapi pada sistem aplikasi tersebut, soal batasan waktu penginputan yang terbilang singkat.
Terlebih seluruh anggota kelompok tani harus berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) ini perlu juga kami sampaikan.
Tim kami dilapangan juga mengalami kendala soal spot signal internet saat melakukan pendataan kelompok tani penerima pupuk bersubsidi.
“Beberapa desa sulit mendapat signal internet saat melakulan pendataan di kelompok petani. saat dilakuka input data, lalu dikirim ke server terjadi keterlambat loading, itu juga kendala yang kami hadapi dibawa,” ungkap Kadis Pertanian.
Jika ada petani tidak terinput datanya dalam sistem, maka dia tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi, ini yang perlu kami sampaikan ungkap Emil Yusri dalam pertemuan bersama Wabup dan Distributor pupuk bersubsidi
“Inilah kemudian banyak petani yang belum paham, ia merasa berhak mendapat pupuk, tapi datanya tidak ada dalam aplikasi,” kata Emil.
Untuk diketahui data penerima pupuk bersubsidi itu diinput di ERDKK satu tahun sebelumnya dan ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada awal Januari.
“Penginputan untuk tahun 2022 akan dibuka kembali sekitar bulan Juli sampai September,” ungkapnya Kadis PTHP Bulukumba.
Distributor pupuk Hamrawati mengakui kendala tersebut. Akibat sistem aplikasi penyaluran pupuk, banyak data penyalurannya yang belum sempat terinput dalam aplikasi, sehingga terjadi selisih kurang yang harus dibayarkan.
“Makanya data penyaluran yang menjadi selisih kurang itu kami serahkan kepada dinas,” ungkapnya.
Sebagai solusi untuk masalah data selisih kurang tersebut, pihak Dinas Tanaman Pangan meminta seluruh distributor penyerahkan seluruh data lengkap penyaluran pupuknya. Lalu kemudian, pihak Dinas Tanaman Pangan akan melakukan verifikasi faktual kepada petani yang telah membeli pupuk tersebut dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari ke depan.
Pertemuan dengan para distributor pupuk ini ditandai dengan kesepakatan bersama secara tertulis terkait penyelesaian permasalahan penyaluran pupuk tersebut. (**)
