JAKARTA, Legion News – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tidak ada kampanye akbar yang bersifat jorjoran dalam pilkada serentak mendatang. Pemerintah hanya mengizinkan kampanye lewat media sosial.
“Jorjoran, tidak ada kampanye akbar. Kampanye lewat medsos karena pilkada berlangsung masih di masa pandemi,” terang Tito, Senin (01/6/2020).
Tito menjelaskan, pilkada diputuskan berlangsung Desember 2020. Dari estimasi pandemi, kemungkinan peta penyebaran Covid-19 belum benar-benar berakhir di masa itu.
Sehingga kata dia, protokol pencegahan masih harus diterapkan. Menurut Tito, tak hanya di masa kampanye, di hari pencoblosan juga akan diterapkan aturan physical distancing yang ketat.
“Kita akan buat skema agar pemilih datang bergantian ke TPS. Ini untuk mencegah kerumunan. Di TPS kita juga batasi jumlah antrean dan jarak antarpemilih,” papar Tito.
Menjawab usulan penundaan pilkada ke tahun 2021, Tito menerangkan, pelaksanaan di bulan Desember 2020 dengan usulan Maret 2021 hanya beda bulan. Tidak ada yang bisa menjamin di 2021 sudah bebas Covid-19
Kalau misalnya 2021 masih pandemi lantas kita mau mundur lagi 2022? Sampai kapan molor terus. Kita nda pernah tau kapan berakhir,” ucapnya.
Menurut Tito, jika terus ditunda juga akan berdampak pada pelayanan di daerah. Kepala daerah akan berakhir masa jabatanya dan penjabat sementara tidak memiliki kewenangan luas.
“Pemerintahan butuh power untuk dijalankan. Karena itu opsi pilkada di 2020 lebih efisien,” imbu. (**)
