LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Sesepuh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Selatan, Makmur Idrus Assegaf mengucapkan selamat kepada ketua terpilih DPD KNPI Sulsel Fadel Muhammad Tauphan Ansar.
“Selamat buat ananda Fadel sebagai ketua terpilih DPD KNPI Sulawesi Selatan (Sulsel). Tentu kita berharap Fadel dapat mengkonsolidasikan seluruh organisasi kepemudaan di Sulsel,” tutur Makmur Idrus saat dihubungi Rabu dini hari (10/12).
Dirinya pun berharap DPP KNPI dapat segera menerbitkan surat keputusan (SK) hasil musyawarah daerah (Musda) KNPI agar tidak menjadi persoalan di kemudian harinya nanti.
“Sekiranya DPP KNPI dapat segera menerbitkan SK agar tidak menjadi persoalan di kemudian harinya nanti,” imbuh sesepuh GP Ansor Sulsel ini.
Musda DPD KNPI sempat tertunda setelah terjadi keributan di arena musyawarah daerah yang berlangsung hingga Selasa dini hari yang berlangsung di Hotel Horison, Senin malam, (8/12).
Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP KNPI, Almanzo Bonara, menegaskan Musda yang menetapkan Fadel Taupan sebagai Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terpilih adalah sah dan sepenuhnya terlegitimasi.
Dilansir dari ideatimes.id Almanzo Bonara dalam pernyataan itu, Dirinya merespons atas kekacauan Musda KNPI Sulsel yang berlangsung di Hotel Horison Makassar, sejak Senin (09/12) malam.
Almanzo menegaskan bahwa seluruh proses Musda telah berjalan sesuai mandat organisasi.
“Kalau teman-teman di sebelah masih ngotot, maka saya selaku Sekjend telah mendapat mandat dari Ketua Umum Ryano Pandjaitan. Kami telah mengambil sikap yang akan kami dipertanggungjawabkan di pusat,” tegasnya.
Ia menegaskan forum Musda yang menetapkan Fadel Taupan sebagai ketua adalah forum resmi yang diinstruksikan langsung oleh DPP.
“Saya kira forum musda ini adalah forum legitimate karena ini sudah mendapatkan perintah dari Ketua Umum, dan saya harap ini dimaklumi secara bersama-sama,” ujarnya.
Almanzo juga menambahkan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan akan dipertanggungjawabkan secara organisasi.
“Saya ingin menegaskan forum ini dilegitimasi dan apa pun keputusan akan kita pertanggungjawabkan. Saya hadir atas perintah Ketua Umum, bukan atas keinginan pribadi saya,” tuturnya.
“Pada intinya Rapimpurda yang menghasilkan 59 OKP saja dinyatakan tidak sah, karena ada yang mengaku DPP mewakili kami padahal tidak ada. Jadi kehadiran kami adalah untuk mengesahkan yang rancu itu.
Sehingga, Almanzo menegaskan jika ada yang menggelar musda maka itu adalah ilegal.
“Jadi yang hadir mengaku atasnama DPP namun tidak mandat maka itu adalah ilegal atau sah. Sehingga kami tegaskan tidak ada musda yang lain.” tutupnya. (*)
