Merauke|| Legion News– Rapat Koordinasi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Pemerintah Daerah Di bajiri oleh Orang Asli Papua( OAP) Terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di agendakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Oktober Mendatang di pimpin langsung oleh anggota Majelis Rakyat Papua Alber Moiwen,SE di balai kantor Distrik Merauke,
Dalam rapat tersebut banyak saran dan kritik yang bersifat terbuka di sampaikan kepada pihak Majelis Rakyat Papua terkait konsolidasi basis masa dalam penjaringan persiapan rapat dengar pendapat yang di jadtualkan Oktober mendatang. Sempat terjadi pertentangan mulut dengan undangan rapat yang tidak merasa puas dengan keberadaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selama di gantung oleh Jakarta.
“Jakarta tidak memberikan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dari sejak 2001 tidak sesuai keinginan orang asli papua.satu pasal jasa yang selama ini di nikmat oleh orang asli Papua yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Orang. Asli Papua sementara pasal lain di gantung semuanya.
“sementara Alber menyatakan rapat koordinasi sosialisasi mengenai RDP nanti akan di bahas di tingkat kabupaten yang melibatkan berbagai pihak dari empat kabupaten di wilayah selatan Papua”
Rapat Koordinasi ini juga untuk menjaring keterwakilan rakyat dari kampung-kampung lokal orang asli Papua yang ada di wilayah adat Ha “nimaha”, di ambil tiga-tiga orang perwakilan dan ormas-ormas lokal yang ada ungkap Albert
tujuhan utama rapat yang di gelar tertanggal 16/9/2020 akan menentukan apakah rakyat Papua akan “membuat kesepakatan bersama antara pemerintah pusat atau rakyat Papua akan memilih untuk menentukan nasib sendiri”,
“Sabung Moiwen keputusan hasil rapat dengar pendapat (RDP) nanti akan di bahas lebih lanjut Oktober di Jayapura papua dan MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) akan membawah aspirasi murni masyakat Papua kepada pemerintah pusat,apapun itu hasilnya”,
Petisi-petisi yang nantinya di dapat dari hasil Rapat Dengar Pendapatan di tingkat Kabupaten Merauke dan empat kabupaten lain yaitu BOVEN DIGOEL, MAPPI DAN ASMAT dengan semua golongan adat,ormas dan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung lokal akan di bahwa ke Jayapura dan di lakukan Rapat Dengar Pendapatan tingkat Provinsi Papua dan Papua Barat semuanya akan berpusat di Kota Jayapura
Aspirasi masyarakat ini akan menjadi “aspirasi murni tinggal rakyat Papua yang menentukan apakah mereka akan menerima otonomi khusus Papua lanjutan ataukan menentukan nasib sendiri”, Kami Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat akan mengantarkan hasil semua petisi ini ke Jakarta”, tutupnya (Nuel)
