LEGION NEWS.COM – Hentikan Anggaran Dana Desa (ADD) dan sekaligus Periksa secara Detail Dana Desa (DD) Parigi Kecamatan TinggiMoncong Kabupaten Gowa jika tak mampu mengurusi Warganya, khususnya Warga Patuku yang sedang menjalankan misi Pemerintah atas Program Gerakan Nasional Rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL) yang saat ini mendapat Gangguan dari pihak Mafia Tanah, ujar Sekretaris Jenderal DPP-LIMIT (MOELYADI).
DPP-LIMIT telah mewanti-wanti jauh sebelum serangan para mafia tanah pada kampung Patuku Desa Parigi kecamatan TinggiMoncong dengan secara intens menyampaikan surat kepada Pihak Kecamatan tinggimoncong, agar sekiranya dapat melindungi warga patuku dari pihak oknum-oknum yang ingin mengambil dan atau menguasai tanah-tanah Warga Patuku dengan cara menggunakan Kertas yang tidak jelas dan mereka menamakan Rincik atau apapun itu. Ucapnya kesal.
DPP-LIMIT menyesalkan atas kejadian yang telah dialami warga patuku, padahal mereka itu sedang dalam menjalankan Program Pemerintah dan Program itu adalah program Nasional yang sepatutnya Para Kepala Daerah dapat mengawasi dan sekaligus melindungi Program tersebut, kecuali jika Para mafia itu bagian dari oknum pejabat maka tentunya wajar jika tanpa ada tindakan dari mereka yang terlibat. Imbuh Moelyadi.
Mengapa para NGO menyuarakan ini, sebab beberapa tahun terakhir ini di Kecamatan TinggiMoncong khususnya Destinasi Wisata Malino terdapat beberapa bangunan Baru seperti Villa, Penginapan dll yang di duga dibangun diatas Bukit-Bukit Vinus yang tidak jelas hak kepemilikannnya. Oleh karenanya, berangkat dari Masalah patuku ini, wajar jika para mafia tanah merasa aman saja dan sampai-sampai program Nasional pun mau di bubarkan oleh mereka dengan Cara mengejar para petani dan kelompok tani untuk meninggalkan Kampung patuku. Padahal mereka itulah yang selama ini Menjaga dan sekaligus melaksanakan Program tersebut.tutupnya.
 dan sekaligus Periksa secara Detail Dana Desa (DD) Parigi Kecamatan TinggiMoncong Kabupaten Gowa jika tak mampu mengurusi Warganya, khususnya Warga Patuku yang sedang menjalankan misi Pemerintah atas Program Gerakan Nasional Rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL) yang saat ini mendapat Gangguan dari pihak Mafia Tanah, ujar Sekretaris Jenderal DPP-LIMIT (MOELYADI).){kind=link}