Penulis: Arief Wicaksono
Pemerhati Sosial-Politik
SOROTAN||Legion-news.com Kegaduhan demi kegaduhan terjadi beberapa waktu ini di Makassar. Mulai dari soal laporan harta dan kekayaan pejabat negara (LHKPN) seorang ASN yang melambung tinggi, hingga yang paling up to date, soal rencana pembekuan organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) oleh Pemerintah Kota Makassar.
Jika ditelisik melalui berbagai pemberitaan media konvensional dan melalui media sosial, publik sudah bisa menjawab, siapa kiranya pihak yang memulai berbagai wacana kontroversial tersebut: Walikota Makassar. Berita-berita, hingga video-video Pak Walikota, tak terhindarkan lagi, beredar secara luas dalam grup-grup Whatsapp dan pada linimasa berbagai media sosial.
Pada wacana pemberhentian ketua-ketua RT/RW dan yang direncanakan akan digantikan oleh Pelaksana Tugas (PLT), ada beberapa catatan yang kiranya perlu diperhatikan, antara lain adalah reaksi pihak terkait, yaitu para Ketua RT dan RW itu sendiri. Nampaknya telah tercipta keterbelahan dalam kelompok mereka.
Beberapa dari mereka, ada sebagian yang mendukung dan menerima wacana tersebut. Artinya, mereka yang mendukung, atau dalam level paling rendah, diam, bersikap pasrah dan mengikuti saja alur rencana Walikota Makassar. Toh, nasib dan insentif mereka nantinya akan ditentukan juga oleh Walikota. Jadi bagi kelompok ini, ada semacam kepercayaan bahwa diam dan patuh, adalah jalan terbaik.
Karena ada pihak sepakat dan diam-diam mendukung rencana itu, maka sudah pasti ada juga pihak lain yang tidak sepakat dan bahkan menolak rencana Walikota memberhentikan mereka, dengan argumentasi, bahwa mereka dipilih oleh warganya sendiri, bukan ditunjuk oleh Walikota, sehingga mereka tidak bisa diberhentikan begitu saja oleh Walikota dengan berbagai alasan.
Apalagi secara substansial, keberadaan RT/RW dilandasi oleh sebuah Peraturan Daerah (Perda), yang secara spesifik adalah Perda No.41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kota Makassar. Bagi kelompok ini, menolak rencana Walikota, adalah keniscayaan. Ada beberapa kelompok yang merencanakan sebuah gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan beberapa yang lain, mendatangi dan berkonsultasi dengan sebuah partai politik, bahkan ada yang berencana mendemo pak Walikota.
Dalam kegaduhan dan keterbelahan tersebut, kiranya penting untuk diperhatikan oleh publik kota Makassar, bahwa organisasi RT dan RW pada dasarnya adalah sebuah produk politik. Didalamnya terdapat beberapa langkah dan kompromi politik, yang tertuang atau termanifestasikan dalam sebuah Perda. Oleh karena itu, kiranya perlu juga diperhatikan bagaimana seharusnya partai politik menyikapi persoalan ini.
Partai politik dapat saja mendorong persoalan tersebut menjadi lebih positif, operasional, bisa diselesaikan, dan dapat menghasilkan manfaat. Bukan berarti para ketua RT dan RW yang datang ke partai politik, bersifat negatif, tidak operasional dan tidak manfaat. Akan tetapi partai politik dapat mendorong munculnya jalan keluar melalui mekanisme keparlemenan, mengingat eksistensi RT dan RW terbungkus dalam sebuah Perda.
Idealnya RT dan RW datang ke Gedung DPRD Kota Makassar, untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan disampaikannya aspirasi para Ketua RT dan Ketua RW kepada DPRD, maka urusan berikutnya adalah bagaimana komunikasi politik dapat terbangun melalui mekanisme sikap dan pandangan fraksi-fraksi partai politik dalam DPRD.
Dengan mekanisme yang demikian, yaitu mendorong partai politik untuk menjalankan fungsinya, tidak reaksioner, tidak terburu-buru memanfaatkan kegaduhan yang kiranya dianggap sebagai momentum, maka kita semua warga masyarakat kota Makassar akan relatif mendapatkan manfaatnya. Sudah waktunya hubungan kelembagaan politik antara eksekutif dan legislatif dapat kita perbaiki dengan sama-sama membangun komunikasi politik yang konstruktif, dan mendudukkan masalah pada tempatnya. Karena jika dibiarkan, nanti masyarakat akan berpikir spekulatif cenderung konspiratif, jangan-jangan dibalik kegaduhan ini, ada sesuatu yang sedang disembunyikan.
 seorang ASN yang melambung tinggi, hingga yang paling up to date, soal rencana pembekuan organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) oleh Pemerintah Kota Makassar.){kind=link}