KPU Sulsel Rekrut 184.499 KPPS, Tidak Terafiliasi Parpol dan Timses Caleg

FOTO: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Jl. A. P. Pettarani No.102, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Antara)
FOTO: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Jl. A. P. Pettarani No.102, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Antara)

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan agar KPPS yang akan direkrut oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan tidak terafiliasi dengan Partai Politik (Parpol) dan bukan tim sukses calon anggota legislatif (caleg).

Hal itu disampaikan komisioner KPU Sulsel Tasrif yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

“Terkait dengan KPPS ditakutkan ada terafiliasi dengan caleg, maka kami dalam waktu dekat, akan melakukan Bimtek secara berjenjang,” ucap Tasrif.

Dikatakannya pihaknya akan menyampaikan kepada pihak KPUD yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rekrutmen calon anggota KPPS harus dilihat track record-nya dan integritasnya calon anggota adhoc KPU itu.

Advertisement

Untuk diketahui sebanyak KPU Sulsel bakal merekrut 184.499 orang Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024.

Pendaftaran anggota adhoc KPU ini akan dibuka pada pekan kedua Desember 2023.

“Insyaallah tahapan pembentukan KPPS dibuka tanggal 11 Desember 2023. Jumlah KPPS yang akan dibutuhkan sebanyak 184.499 orang,” kata anggota KPU Sulsel Tasrif kepada media, Selasa (28/11/2023) kemarin.

Pihaknya memastikan bakal melakukan bimbingan teknis (bimtek) secara berjenjang.

Tasrif juga mengungkapkan honorarium KPPS pada Pemilu 2024 mengalami kenaikan signifikan dibanding Pemilu 2019. Honor anggota KPPS yang sebelumnya Rp 500 ribu pada Pemilu 2019 akan meningkat menjadi Rp 1,1 juta pada Pemilu 2024.

“Honor ketua KPPS Rp 1.200.000 dan honor anggota KPPS Rp 1.100.000,” ujarnya.

Honor PPK Untuk Pemilu 2024

Ketua Rp 2.500.000,-
Anggota Rp 2.200.000,-
Sekertaris RP 1.850.000

Pelaksana Staf Administrasi dan Teknis Rp 1.300.000

Honor PPK Untuk Pilkada 2024

Ketua Rp 2.500.000,-
Anggota. Rp 2.200.000,-
Sekertaris Rp 1.850.000,-

Pelaksana Staf Administrasi dan Teknis Rp 1.300.000

Honor PPS Untuk Pemilu 2024

Ketua Rp 1.500.000,-
Anggota Rp 1.300.000,-
Sekertaris Rp 1.150.000,-

Staf Pelaksana 1.050.000

Honor PPS Untuk Pilkada 2024

Ketua Rp 1.500.000,-
Anggota Rp 1.300.000,-
Sekertaris Rp 1.150.000,-

Staf Pelaksana 1.050.000

Honor KPPS Untuk Pemilu 2024

Ketua Rp 1.200.000,-
Anggota Rp 1.100.000,-

Pengamanan TPS Rp 700.000,-

Honor KPPS Untuk Pilkada 2024

Ketua Rp 900.000,-
Anggota Rp 850.000,-

Pengamanan TPS Rp 650.000,-

Pantarli Rp 1.000.000

Terkait honorarium badan adhok Pemilu. Komisioner KPU Makassar, Endang Sri kepada media Rabu petang (29/11) mengatakan dari honor yang diterima para badan adhok itu akan diterima full tanpa potongan pajak.

“Tidak ada pemotongan pajak. Diterima full,” tulis Endang Sri melalui pesan WhatsApp.

Honor bagi badan adhok tidak hanya untuk pelaksanaan Pemilu di bulan Februari 2024. KPU Makassar juga menampilkan honor bagi badan adhok itu untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di September 2024 mendatang.

Namun menurut Endang Sri bagi mereka ditingkatan badan adhok nantinya akan di evaluasi usai pemilu.

Awak media mengkonfirmasi terkait KPPS, PPK dan PPS sebagai badan adhok Pemilu apakah akan berlanjut ke pemilihan kepala daerah (Pilkada)

“Akan dievaluasi,” singkat Komisioner KPU Makassar itu.

Sementara anggota KPU Makassar Endang Sari mengatakan pihaknya akan merekrut sebanyak 28.028 orang KPPS. Jumlah TPS di Makassar sebanyak 4.004 di mana setiap TPS akan diisi 7 orang KPPS.

Untuk persyaratannya, lanjut Endang, masih sama seperti Pemilu 2019, namun ada penambahan soal batas usia maksimal 55 tahun. Pendaftaran akan dilakukan di tiap kantor lurah atau sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Hampir sama kecuali kali ini ada batasan umur maksimal 55 tahun. Iya (umur dibatasi) sebagai mitigasi risiko dengan belajar pada pelaksanaan pemilu sebelumnya (banyak KPPS meninggal) hal tersebut tidak lagi terulang. Pendaftaran di kantor lurah sekretariat PPS,” pungkasnya. (LN)

Advertisement