LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Kisruh soal kerjasama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dengan Forum Humas BUMN yang melakukan Uji Kompetensi Wartawan atau UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 miliar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024 itu terus berlanjut.
Ketua Dewan Penasehat PWI Sulsel Andi Pasamangi Wawo, angkat bicara soal itu. Dirinya mengatakan setelah membaca salah satu media daring yang dinilainya belum berimbang, dimana di dalam pemberitaan itu tidak ada keterangan Pengurus PWI Pusat.
“Setelah saya membaca berita salah satu media daring yang saya nilai belum berimbang karena tidak ada keterangan Pengurus PWI Pusat, saya hubungi langsung Pak Ketum via WA,” ujar Andi Pasamangi
“Keterangan Ketum PW Pusat, sementara ditangani DK PWI Pusat dengan menambahkan bahwa Fakta dan datanya ngawur. Agar tidak bias, saya langsung buat berita yang diterbitkan beberapa media di Sulsel,” ungkap Ketua Dewan Penasehat PWI Sulsel itu saat dihubungi awak media Selasa malam (9/4) di Makassar.
Dikatakannya persoalan tersebut terkait dengan ‘Cash back’.
“Kalau saya cermati, yang dipersoalkan adalah ‘Cash back’ yang menurut Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, dana itu harus utuh digelontorkan ke PWI,” tambah Wartawan senior itu.
“Biasanya, istilah ‘Cash back’ ini sudah rahasia umum ditenggarai di’manfaatkan’ oknum pihak pemberi dan penerima, memotong sebagian dana dengan alasan untuk ‘jasa’ mengurus. Karena, ketika dana mau dicairkan, harus melunasi pajak, seperti PPN/PPH. Mirip kalau media mengurus biaya iklan, tidak sesuai kwitansi,” katanya menambahkan.
“Mungkin begitu, tapi, kita tunggu saja hasil putusan DK, katanya, sesudah lebaran,” pungkas Ketua Dewan Penasehat PWI Sulsel ini.
Mencermati Siaran Pers (Dewan Kehormatan PWI) pada hari Sabtu, 6 April 2024, pukul 19.06 WIB, Sekertaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, meluruskan dan klarifikasi atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Klarifikasi Sekertaris Jenderal PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
PERTAMA, Saya sebagai Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan. Setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum. Jadi tidak tepat apabila disebut Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi.
KEDUA, Terkait kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 miliar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024.
Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN.
KETIGA, Dari dukungan anggaran tersebut anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp 4,6 miliar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung dan data penggunaan keuangan bisa ditanyakan dan dicek ke bagian keuangan PWI.
KEMPAT, PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei. Dan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung.
Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 miliar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW.
KELIMA, Pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 miliar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah. Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah.
KEENAM, Klarifikasi ini saya buat agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada.
KETUJUH, Saya berharap ke depan Dewan Kehormatan berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis sehingga sesuai dengan fakta yang ada.
“Demikian pernyataan klarifikasi saya,” Tulis Sekertaris Jenderal PWI Pusat. Seperti dilansir dari Tempo.co Selasa 9 April 2024. (LN)
