LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi menyambangi kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2025).
Kedatangan Bambang di gedung BPK didampingi sejumlah pengurus teras Dekopin. Mereka hendak meminta bantuan untuk audit aset dan dana hibah organisasinya secara keseluruhan.
Ketua umum Dekopin itu mengatakan hal yang utama terkait dengan dana hibah yang diterima Dewan Koperasi Nasional Indonesia (Dekopin).
“Ya intinya pertama adalah dana hibah. Karena selama ini beberapa tahun terakhirlah mungkin 5 tahun kemarin nggak dapat,” ujar Bambang kepada sejumlah media di gedung BPK Jakarta Pusat.
“Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah, nah kita minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak,” kata Ketua Umum Dekopin itu menambahkan.
Dirinya berharap, langkah audit ini ditujukan agar Dekopin lebih transparan dalam pengelolaan uang dan aset di masa mendatang.
Audit ini juga akan jadi acuan baginya untuk menjalankan organisasi tersebut.
Karena kami ingin menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar kita akan ikutin, kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu,” kata dia.
“Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam dekopin,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Sebelum kepengurusan Bambang Haryadi. Ketua umum Dekopin Nurdin Halid (NH). Terjadi dua kubu ditubuh Dekopin.
Dekopin kubu Nurdin Halid menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Mercure Convention Center Jakarta, Kamis (19/12).
Dalam Munas itu, Nurdin Halid akhirnya terpilih kembali secara aklamasi untuk kembali memimpin Dekopin lima tahun kedepan untuk masa bakti 2024-2029.
Ditempat yang sama di Jakarta, Juga digelar Munas Dekopin Rekonsiliasi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Di Munas Dekopin Rekonsiliasi itu Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi terpilih
Usai digelar Munas Dekopin Rekonsiliasi, Ketua Umum Dekopin terpilih Bambang Haryadi menemui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).
Kepada media Supratman mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dekopin yang tidak mengalami perubahan.
“Berdasarkan hasil Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada tanggal 27 sampai 29 Desember itu, ternyata tidak mengalami perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” jelas Supratman. (*)
