LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Brigade Muslim Indonesia (BMI) sangat menyayangkan terjadinya Aksi demonstrasi terkait penolak pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel Soreang di kota Parepare yang dimotori kelompok Front Persaudaraan Islam (FPI) pada Jumat (6/10/2023) kemarin.
Aksi penolakan yang dimotori kelompok FPI itu berlangsung di Jalan Poros Parepare-Pinrang dan Kantor DPRD Parepare.
Muhammad Zulkifli kepada awak media mengatakan seharusnya FPI mengajak masyarakat untuk melakukan langkah tabayyun ke pemerintah kota setempat. Tidak terhasut oleh kelompok manapun, karena menurut ketua BMI ini, bisa saja yang bukan FPI ada yang ikut menghasut untuk menggelar aksi demonstrasi.
- Baca juga:
LBP Sakit Jantung dan Dirawat di Singapura, ini Kata Jubir
“Mungkin eloknya, masyarakat di kota Parepare melakukan langkah tabayyun ke pemerintah kota setempat hal yang sama juga dilakukan FPI. Bisa saja yang bukan FPI juga ada ikut menghasut untuk menggelar aksi menolak terkait dengan pendirian sekolah tersebut,” imbuh Zulkifli.
Mantan aktivis mahasiswa UMI Makassar ini menyampaikan bila teori kawasan itu merupakan mayoritas muslim, maka Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam maka sudah barang tentu tidak ada gereja dimana pun tempat.
Ketua umum BMI ini pun mengatakan pentingnya pendidikan bagi mereka, warga kristiani disana (Parepare). Apalagi menurut Muhammad Zulkifli, ummat Kristian ingin menanamkan akhlak bagi anak-anak mereka untuk hal yang mereka imani selain itu adanya sekolah tersebut tentunya bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Bila teori kawasan itu merupakan mayoritas muslim, maka sudah barang tentu Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam maka tidak ada gereja dimana pun tempat. Faktanya kan banyak rumah ibadah ummat kristiani,” beber Zulkifli.
“Kemudian dengan hadirnya Sekolah Kristen Gamaliel di kota Parepare tentunya untuk menanamkan akhlak bagi anak-anak mereka umat Kristiani dan tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutur Ketua BMI ini.
Dia pun berharap agar masyarakat tidak termakan hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Ada alasan warga menolak karena sekolah itu berada dikawasan mayoritas muslim. Saya rasa ini fakta bahwa kita telah memperlihatkan sikap intoleran kepada saudara kita yang beragama lain,” kata Zulkifli.
Ketua BMI ini berharap warga tidak terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Aksi penolakan seperti ini paling disuka kelompok paham radikal. Mereka akan memanfaatkan aksi warga. Tentunya bisa terpapar paham radikalisme dan bisa berbuah kepada tindakan terorisme yang memang sangat di senangi oleh kelompok kelompok teroris yang masih bergentayangan di sekitar kita,” tambah ketua BMI ini. Sabtu (7/10/2023)
Dilansir dari detik.com, Pimpinan DPRD Parepare memberikan atensi terhadap kasus ini.
Sebab menurut anggota DPRD setempat, Kamaluddin Kadir kepada media Jumat (6/10/2023) mengatakan kehadiran Sekolah Kristen Gamaliel Soreang di kota Parepare berpotensi terjadi gesekan jika tak segera ditangani secara serius.
“Kita menghindari jangan sampai ada konflik terjadi di masyarakat, jadi hari Senin (9/10) kita ketemu lagi dengan mengundang pihak PUPR, pemerintah daerah, warga yang melakukan demo dan pihak sekolah,” ucap Kamaluddin.
Dalam video yang beredar tampak sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi di pinggir jalan sepanjang Jalan Poros Parepare-Pinrang. Tampak warga membentangkan spanduk bertuliskan antara lain “Menolak Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel Soreang”
Warga juga melakukan orasi secara bergantian untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka secara tegas menolak pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel tersebut.
“Kita orangnya paling toleransi, umat Islam tidak usah diajari toleransi, kita hidup bertetangga dengan non muslim dan memberikan makan,” teriak salah satu orator.
“Kita tidak pernah mengganggu ibadah orang lain, tetapi kalau memasuki masyarakat muslim mayoritas, membangun sekolah kristen bukankah itu tidak toleransi?,” sambung sang orator.
Orator lain juga dengan lantang meminta agar izin pembangunan sekolah tersebut segera dicabut pemerintah.
“Tolak izinnya, cabut izinnya,” teriak pendemo. (LN/Detik)
