JAKARTA||Legion-news.com Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mohammad Mahfud MD Kamis malam, (8/4) melalui laman akun twitter milinya menyampaikan hal terkait SP3 yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu
Akun twitter @mohmahfudmd, “Rilis SP3 oleh KPK utk Samsul Nursalim & Itjih dlm kasus BLBI (Konpres KPK tgl 1/4/21) memancing riuh. SP3 itu adl konsekuensi dari vonis MA bhw kasus itu bkn pidana. Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset2 krn hutang perdata terkait BLBI yg jumlahnya lbh dari Rp 108 T.” unggahan Mantan Mahkamah Konstitusi dilaman medsos, Kamis (8/4)
Lanjut unggahan, “Mari diingat, Samsul N dan Itjih dijadikan Tersangka oleh KPK bersama ex Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST). ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN, 13 thn plus denda 700 jt dan diperberat oleh PT menjadi 15 thn plus denda 1M. Tp MA membebaskan ST dgn vonis, kss itu bkn pidana.”
KPK mengajukan PK atas vonis MA yg membebaskan ST tgl 9 Juli 2019 itu tapi PK itu tidak diterima oleh MA. ST tetap bebas dan Samsul N – Itjih ikut kepas dari status TSK krn perkaranya adl 1 paket dgn ST (dilakukan bersama). Tgl 6 April 2021 Presiden mengeluarkan Kepres. Isinya? Tutup tulisan unggahan Mahfud MD. (ln)
 melalui laman akun twitter milinya menyampaikan hal terkait SP3 yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu){kind=link}