MAKASSAR||Legion-news.com Sejumlah perwakilan RTRW dan LPM di kota Makassar menemui anggota DPRD kota Makassar.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat badan anggaran kantor DPRD kota Makassar Jl. A. P. Pettarani, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Senin (12/4)
Dalam pertemuan Perwakilan RTRW dan LPM dengan anggota DPRD kota Makassar di warnai pernyataan sikap penolakan atas Peraturan Walikota Makassar oleh salah satu perwakilan RTRW dan LP, Suanto Buang, SE
Anggota DPRD dari beberapa Fraksi Hadir menerima perwakilan RTRW diantaranya Adi Rasyid Ali,Fraksi Demokrat, Hamzah Hamid Fraksi PAN, Anton Paul Goni, Fraksi PDI Perjuangan, HM. Yunus, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, H.Azis Namu Fraksi PPP, H.Nurhaldin Fraksi Golkar, Andi Asmara Fraksi Demokrat dan satu perwakilan Fraksi PKS.
Isi pernyataan menolak Perwali kota Makassar adalah
- Menolak PERWALI yang akan di terbitkan oleh Walikota Makassar terkait penonaktifan ketua RTRW dan LPM sekota Makassar.
- Menolak pengangkatan Plt RTRW dan LPM sekota Makassar.
- Tetap mematuhi PERDA 41 TAHUN 2001 Karena akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi jika ketua RTRW dan LPM di ganti sebelum masa jabatannya berakhir dan meminta kepada DPRD kota Makassar agar tetap mengawal sampai periode jabatan berakhir yaitu tahun 2022.
- Ketua RT,RW dan LPM sekota Makassar siap mengsukseskan program Walikota Makassar. M
- Menolak keras evaluasi kinerja, pemberian rekomendasi kelayakan RTRW dan LPM oleh tim sukses Walikota terpilih Bassi Barania, yang berpotensi akan merusak tatanan kemasyarakatan serta menimbulkan keresahan dan keributan di masyarakat.
- Menolak penggunaan dana kelurahan atau DAKEL untuk dialokasikan seluruhnya untuk penganggaran program Makassar Recovery.
Saat dihubungi salah satu perwakilan RTRW, Suanto Buang mengatakan para wakil rakyat berkomitmen, Siap mengawal aspirasi RTRW dan LPM sampai tuntas, Dan akan mengeluarkan rekomendasi ke Walikota Makassar, Tutup Koordinator aksi RTRW dan LPM. (Let)
