LEGIONNEWS.COM – MERAUKE, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Lembaga adat masyarakat suku Kimaam dr. Dominikus Waruma Cambu.S.Ag.M.kes menyikapi PT Global Papua yang selama ini berinvestasi di wilayah papua selatan.
Dua suku Kimaam dan suku Makleho meminta dengan tegas agar para pemimpin daerah provinsi Papua Selatan untuk membatalkan perusahan yang nantinya berinvestasi di pulau Kimaam saat menggelar aksi unjuk rasa menolak keberadaan PT Global Papua. Kamis (13/06/2024)
Menurut Sekjend Lembaga adat masyarakat suku Kimaam, perusahan tersebut yang berinvestasi di wilayah papua selatan tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat.
Menurutnya, dalam sejarah investor investasi di wilayah selatan papua sering mengecewakan masyarakat setempat pemilik hak ulayat tanah adat.
“Nah sudah ada banyaknya contoh perusahan-perusahan yang berinvestasi di wilayah selatan tidak dapat memberikan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat pemilik tanah adat,” ujar Dominikus Waruma.
“Kalau hari ini kami menilai ini bukan akan memberikan dampak kesejahteraan akan tetapi akan sangat merugikan masyarakat, pertama mulai dari dampak limba, dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem alam akan rusak parah,” katanya menambahkan.
Terpisah Marius warga kampung Bamol mengungkapkan, Baru-baru ini kapal bertonase besar milik PT Global Papua berlabuh di selat mariana dan melakukan aktivitas lalu-lalang mengunakan dua helikopter melakukan investigasi di wilayah kampung Bamol
“Dari kapal itu dua helikopter kurang lebih 8 kali melakukan pendaratan diatas tanah adat, dan masyarakat sangat kaget dengan adanya pendarat tiba-tiba tanpa memberitahu kepada pemilik hak ulayat,” kata Marius.
Diungkapkannya, berdasarkan saksi mata di lapangan kehadiran 2 helikopter itu membuat warga panik. Dimana kedatangan helikopter itu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Disampaikannya bahwa daerah pulau kimaam lempengan tanah tinggi cuma berada di wilayah utara pulau kimaam yang lainya itu semua dataran rendah dan berawal semuanya.
“Di wilayah utara pulau kimaam yang lainya itu semua dataran rendah, sebagaian desa local berada diatas permukaan air,” tutur Marius.
Kembali dr.Dominikus Waruma secara tegas mengatakan ketua-ketua adat dari suku kimaam meminta pemerintah daerah provinsi Papua Selatan dan Bupati agar tidak memasukan perusahan tersebut di tanah adat mereka. (SH)
