JAKARTA || Legion News – Ketua Umum DPP Pemuda Solidaritas Merah Putih, Anshar Ilo angkat bicara soal kasus Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang kini telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan suap proyek infrastruktur.
Diketahui, Nurdin Abdullah sebelum ditetapkan tersangka oleh KPK, NA melantik secara resmi dan membacakan sumpah jabatan kepada 11 Kepala daerah terpilih di Pilkada Serentak 2020 di Sulsel, Jumat (26/02).
Anshar Ilo mengungkapkan bahwa kasus penangkapan Gubernur Sulsel adalah peristiwa yang mencoreng nama baik Sulsel di Kanca Nasional. Terlebih selama ini Nurdin Abdullah dikenal dengan sosok pemimpin yang inovatif, bersih dan berintegritas dengan berbagai penghargaan nasional dan luar negri yang dia peroleh.
Kata Anshar, melalui peristiwa ini menjadi pengalaman berharga bagi kepala daerah lainnya, terlebih yang baru-baru ini di lantik, untuk lebih mengetahui batas-batas wewenangnya agar tidak terjerat penyalahgunaan kekuasaannya sebagai Kepala daerah.
“Ini menjadi momen pembelajaran bagi Kepala daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Sulsel. Agar senantiasa tidak sesekali menyalagunakan wewenang kekuasaannya untuk memperkaya diri, mengkhianati amanat rakyatnya,” ungkap Anshar di Jakarta, Senin (01/03).
Anshar Ilo, sebagai putra daerah asal Sulawesi Selatan mengaku prihatin terhadap kabar nasional yang menjadi headline dan aktual yang terus mengulas kasus OTT yang ikut menyeret nama baik daerah Sulawesi Selatan yang kita cintai.
Anshar menambahkan, Pejabat publik memiliki kewenangan yang besar sehingga potensi penyelewengan selalu terbuka lebar, setiap tanda tangannya mempengaruhi kebijakan dan kuasanya.
Lanjut Anshar, kebijakan yang di inginkan tentunya adalah kebijakan yang berpihak kepada orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kolega, rekanan atau kelompok tertentu saja.
“Pelajaran penting yang dapat di ambil buat kepala daerah, agar tidak terlena dengan tawaran grativikasi, suap menyuap dari pihak manapun yang membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi,
“Yang tidak kalah penting yang harus di hindari adalah praktek Nepotisme, andil orang-orang terdekat, kolega dan keluarga yang ikut-ikut mencampuri urusan proyek pemerintahan, sebaiknya itu di hindarkan,” ujar politisi Golkar Sulsel ini.
