MAKASSAR||Legion-news.com Lembaga Kajian Politik Serum institue Menggelar dialog publik dengan tema “Mendorong Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat oleh Serum Institute, Pada hari Sabtu, (08/05/2021). bertempat di Ruang Tanjung Bira RM. Torani Makassar.
Pengamat Pertahanan Arqam Azikin membahas terkait Perlunya sinergitas antara warga Papua dan pemerintah, Beberapa waktu lalu ada insiden pengibaran bendera bintang Kejora di kedubes RI di Melbourne yang notabene dikibarkan bukan orang Papua asli, diindikasikan “pesanan/titipan” Oleh kepentingan luar negeri. Hal ini tidak lepas dari sumber kekayaan alam Papua, Secara strategi perang, untuk mencaplok suatu negara, maka kuncinya kuasai wilayah strategis salah satunya adalah Papua.
Perlu diketahui, banyaknya aksi kejahatan sekarang dilakukan tanpa pandang bulu. Malah yang menjadi obyek sasaran termasuk orang asli Papua.
“Saatnya orang Papua harus menyadari bahwa keberadaan OPM harus nya menjadi musuh kita bersama , mereka di kendalikan dan dimanfaatkan pihak luar untuk menguasai tanah Papua”
Pernyataan Arqam di respon positif perwakilan mahasiswa papua yang
hadir ,perwakilan mahasiswa papua asal merauke mengatakan
“Banyak Masyarakat di Papua tidak sadar mereka dimanfaatkan, justru adanya diskusi ini saya baru paham persoalan yang sebenarnya terjadi dipapua, harusnya teman teman mahasiswa di makassar terus membangun dialog dan terbuka tidak serta merta termakan isu provokasi pihak OPM”
Dalam dialog yang juga dihadiri perwakilan mahasiswa Papua dan Papua Barat mengemuka sejumlah permasalahan yang timbul terkait dengan kondisi pasca otsus di Papua.
Andi Ali Armunanto yangbjuga Akademisi Fisip Unhas/ Pendiri Serum Institute) Mengatakam bahwa Kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dalam otsus Pemerintah dapat dirasakan betul oleh rakyat Papua di era Jokowi, Masyarakat sebagaian sudah merasakan dampak positifnya, hanya saja masih ada pejabat di papua yang cenderung mau menikmati sendiri, ini pekerjaan besar pemerintah agar ada transparansi dalam pengelolaan otsus.
Turut hadir juga pengamat politik Unibos Dr. Arif wicaksono yang mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dipapua menjadi fokus pemerintah pusat, tentunya dengan adanya otsus jilid dua dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua. (Anas)