Klaim Pigai Tak Pernah Diajak Rapat oleh Yusril, Faktanya Hadir 2 Kali di Kemenko Kumham Imipas

0
FOTO: Kiri Natalius Pigai, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra dan Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum. (ist)
FOTO: Kiri Natalius Pigai, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra dan Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum. (ist)

LEGIONNEWS.COM – Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026 yang lalu. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mengaku tidak pernah diajak rapat oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

Atas pernyataan Pigai itu, Pihak Kemenko Kumham Imipas membuka dokumen verifikasi rapat koordinasi antar kementerian.

Faktanya, Sekretariat Kemenko Kumham Imipas mencatat Pigai setidaknya dua kali menghadiri langsung rapat yang diselenggarakan dalam koordinasi Yusril sepanjang 2025.

Advertisement

Kedua pertemuan tersebut berlangsung pada Maret dan Agustus 2025.

Berawal saat itu, Pigai merespons pertanyaan anggota Komisi XIII DPR Shadiq Pasadigoe mengenai koordinasi internal antara Menko Yusril dan kementerian-kementerian di bawah koordinasinya.

“Saya sudah dua tahun, ya, dua tahun tiga bulan, Pak. Ingin saya sampaikan, ya. Sampai detik ini, dua tahun tiga bulan, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum tidak pernah diundang oleh Menko untuk rapat, sekadar koordinasi pun tidak pernah ada,” kata Pigai.

Pigai bahkan menyebut kementerian koordinator lainnya rutin menggelar rapat dengan kementerian di bawah koordinasinya setiap pekan. Sementara itu, menurut dia, koordinasi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas tidak pernah berlangsung.

Namun, dokumen bertajuk Sinergi dan Koordinasi Kemenko Kumham Imipas dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Periode 2025–2026 mencatat fakta berbeda.

Catatan pertama menunjukkan Pigai menghadiri rapat koordinasi tingkat pimpinan pada 20 Maret 2025. Kehadiran tersebut tercatat berdasarkan Surat Undangan Nomor MKH-UM.01.01-315.

Catatan kedua adalah Rapat Tingkat Menteri mengenai Rancangan Undang-Undang Pemindahan Narapidana Antarnegara (Transfer of Sentenced Persons/TSP) pada 19 Agustus 2025. Dalam dokumen tersebut, kehadiran Menteri HAM tercatat berdasarkan Surat Nomor MKH-HK.05.01-750. (*)