Achi Soleman, 17 Bulan Mengabdi dan Persembahkan Prestasi untuk Pendidikan Kota Makassar

0
FOTO: Achi Soleman, S.STP., M.Si,
FOTO: Achi Soleman, S.STP., M.Si,

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Mengabdi bukan semata tentang berapa lama seseorang menduduki sebuah jabatan, tetapi tentang sejauh mana kehadirannya mampu menghadirkan perubahan dan meninggalkan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip itulah yang tergambar dalam perjalanan Achi Soleman, S.STP., M.Si, selama kurang lebih satu tahun lima bulan memimpin Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Sejak dilantik pada 16 Juni 2025, Achi tidak hanya menjalankan tugas administratif sebagai kepala perangkat daerah, tetapi juga berupaya menerjemahkan visi pendidikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham ke dalam berbagai program yang menyentuh kebutuhan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan.

Advertisement

Kini, Jumat (20/11/2026), perjalanan pengabdiannya di Dinas Pendidikan Kota Makassar memasuki babak baru. Melalui penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Achi Soleman mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Meski berpindah tugas, sejumlah fondasi dan capaian yang dibangun selama memimpin sektor pendidikan menjadi bagian dari catatan pengabdiannya.

Salah satu persembahan prestasi yang menonjol, saat menjabat Kadis Pendidikan adalah keberhasilan Kota Makassar meraih penghargaan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, Mei 2026.

“Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses pendidikan dan memastikan semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar hingga jenjang pendidikan menengah,” ujar Achi belum lama ini.

Namun, bagi mantan Kepala DP3A itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur melalui penghargaan dan seremoni. Ukuran sesungguhnya adalah ketika setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah, tanpa dibatasi kondisi ekonomi maupun jarak geografis.

Salah satu perhatian besar selama kepemimpinannya adalah pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan. Pemerintah Kota Makassar melakukan penguatan kebijakan tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah kepulauan dengan mempertimbangkan zona dan tingkat keterjangkauan lokasi penugasan.

Mengimplementasikan program MULIA dari Wali Kota Munafri Arifuddin menjangkau pulau. Jika sebelumnya tunjangan berada pada kisaran Rp300 ribuan, kini besarannya ditingkatkan menjadi Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta, bahkan mencapai Rp2,5 juta sesuai dengan jarak dan kondisi wilayah penugasan.

Kebijakan peningkatan tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan di wilayah kepulauan menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.

Melalui skema tunjangan berbasis zona, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para tenaga pendidik yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas berbeda.

Achi Soleman, mengatakan, kebijakan tersebut menyasar 431 orang, terdiri atas 326 guru dan 105 tenaga kependidikan yang tersebar di tiga zona wilayah kepulauan dan Lakkang.

Besaran tunjangan disesuaikan dengan zona penugasan. Semakin jauh dan sulit akses wilayah tempat mengabdi, semakin besar dukungan tunjangan yang diberikan.

Kebijakan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus memberikan pelayanan pendidikan terbaik, sekaligus memastikan anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh hak pendidikan yang setara.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pendidik yang tetap menjalankan tugas di tengah tantangan geografis.

Semakin jauh lokasi penugasan, semakin besar dukungan tunjangan yang diberikan. Harapannya, guru dan tenaga kependidikan tetap memiliki motivasi untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak-anak di pulau.

“Artinya, Disdik menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik. Ini perhatian pak Wali Kota, bapak Munafri Arifuddin, bentuk dukungan terbesar adalah pemberian tunjangan bagi guru yang bertugas di kepulauan,” ungkap Achi.

Jarak geografis dan tantangan transportasi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak di wilayah kepulauan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Karena itu, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kebijakan tunjangan berbasis zona bagi guru dan tenaga kependidikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap mereka yang tetap mengabdikan diri di wilayah kepulauan.

Sebanyak 431 tenaga pendidikan, terdiri atas 326 guru dan 105 tenaga kependidikan, menjadi penerima manfaat kebijakan tersebut di Pulau.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya membangun sekolah, tetapi juga memastikan kesejahteraan mereka yang berada di garda terdepan mencerdaskan generasi bangsa.

Tidak berhenti pada kesejahteraan tenaga pendidik, pembenahan juga dilakukan terhadap sarana dan prasarana sekolah.

Sejumlah sekolah di Pulau Kecamatan Sangkarrang dan Kecamatan lainya, mendapatkan perhatian melalui program revitalisasi dan perbaikan fasilitas pendidikan Kota Makassar kala itu.

Di Lakkang, misalnya, pembenahan sekolah tingkat SD dan SMP telah menghadirkan fasilitas yang semakin setara dengan sekolah di wilayah perkotaan. Perbaikan meliputi bangunan, ruang belajar, hingga kelengkapan mebeler.

Begitu pula di Barrang Lompo dan Barrang Caddi. Sementara di Bone Tambu, pemerintah memberikan perhatian terhadap kerusakan bangunan sekolah akibat abrasi.

Secara keseluruhan, progres pembenahan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang disebut telah mencapai sekitar 80 persen.

Bahkan telah dicanangkan, pemerataan tidak hanya menyangkut bangunan dan ruang kelas, tetapi juga ketersediaan listrik, jaringan internet, solar panel, hingga rumah tinggal atau rumah dinas bagi kepala sekolah dan guru.

“Sebab, kualitas pendidikan dan pemerataan menjangkau daratan dan kepulauan,” katanya.

Di sisi lain, saat menjabat, Achi juga mendorong perluasan akses pendidikan melalui program SPMB Lontara Plus, sebuah skema kemitraan Pemerintah Kota Makassar dengan sejumlah sekolah swasta.

Program ini menjadi solusi bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri agar tetap mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan.

Melalui kemitraan tersebut, sekitar 500 peserta didik mendapatkan kesempatan bersekolah secara gratis di sekolah swasta mitra.

Tidak hanya pembebasan biaya SPP, pemerintah juga mengupayakan dukungan seragam sekolah melalui kolaborasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk dari BNI.

Program ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada anak di Makassar yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri maupun kemampuan ekonomi keluarga.

Selain itu, perhatian terhadap anak dari keluarga prasejahtera dan siswa berprestasi diwujudkan melalui program beasiswa pendidikan.

Pada 2026, sebanyak 400 anak mendapatkan alokasi beasiswa, terdiri atas 200 siswa SD dan 200 siswa SMP. Program tersebut direncanakan meningkat menjadi 800 penerima pada 2027, masing-masing 400 siswa SD dan 400 siswa SMP.

“Penerima manfaat menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera maupun peserta didik yang memiliki prestasi,” terangnya.

Dukungan terhadap kebutuhan pendidikan juga dilakukan melalui pengadaan bantuan seragam sekolah, baik melalui APBD maupun kolaborasi CSR dengan berbagai pihak.

Investasi Pendidikan Tidak Hanya untuk Siswa

Perhatian terhadap kualitas pendidikan juga diperluas kepada guru dan tenaga kependidikan.
Pemerintah Kota Makassar mendorong pemberian beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, S2, hingga S3.

Langkah ini menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Sementara untuk pendidikan anak usia dini, Dinas Pendidikan mulai membangun PAUD Negeri Berstandar Nasional di Kecamatan Tamalanrea. Fasilitas tersebut dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar anak, tetapi juga memiliki tiga fungsi strategis.

Pertama, Local Parenting Center sebagai ruang kemitraan antara orang tua dan anak. Kedua, Local Education Center sebagai pusat diseminasi metode dan standardisasi nasional bagi guru PAUD negeri maupun swasta.

Ketiga, Early Childhood Innovation Center sebagai laboratorium riset dan pengembangan metode kreatif untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional anak.

Pembangunan PAUD tersebut diharapkan menjadi model pengembangan pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas.

Pemerintah Kota Makassar juga menargetkan pembangunan dua PAUD tambahan pada tahun berikutnya melalui dukungan APBD maupun pemerintah pusat.

Menggeser Paradigma, dari Pembangunan Fisik ke Investasi Manusia

Bagi Achi, seluruh program tersebut merupakan bagian dari perubahan paradigma pembangunan pendidikan.
Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar setiap anak, bukan hak istimewa yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu.

Karena itu, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan gedung dan ruang kelas. Investasi harus menyentuh kualitas manusia, mulai dari peserta didik, guru, hingga tenaga kependidikan.

Melalui enam fokus kebijakan, yakni pemerataan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik, revitalisasi sarana prasarana, kemitraan sekolah, beasiswa, serta penguatan pendidikan anak usia dini, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan sistem pendidikan yang semakin inklusif.

Alokasi anggaran pendidikan yang mendekati Rp25 miliar untuk sejumlah program penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Harapan kita, tidak ada lagi jarak geografis bagi anak-anak di kepulauan, tidak ada jarak ekonomi bagi keluarga prasejahtera, dan tidak ada jarak kapasitas dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” demikian semangat yang ingin diwujudkan Achi.

Kini, setelah kurang lebih 17 bulan mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Achi melanjutkan pengabdian di perangkat daerah yang berbeda.

Pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi dan kebutuhan organisasi. Namun, pekerjaan membangun pendidikan tidak berhenti pada pergantian seorang pemimpin.

Fondasi pemerataan, penguatan kualitas guru, perluasan akses sekolah, serta peningkatan fasilitas pendidikan di daratan dan kepulauan diharapkan terus dilanjutkan.

Sebab, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya tentang prestasi yang diraih selama menjabat, tetapi juga tentang perubahan yang tetap dirasakan masyarakat setelah ia meninggalkan jabatan tersebut. (*)