Kritik Reses DPR RI Meluas, KAHMI Lutra Soroti Lemahnya Representasi Politik Luwu Raya

0
FOTO: Erwin S. Wijaya, Ketua Umum Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Luwu Utara, Erwin S. Wijaya,
FOTO: Erwin S. Wijaya, Ketua Umum Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Luwu Utara, Erwin S. Wijaya,

LEGIONNEWS.COM – MASAMBA, Persoalan keterwakilan politik Luwu Raya di DPR RI kembali mengemuka. Pasca kritik dari Ketua KKLR Sulsel menyoal minimnya kunjungan reses legislator Senayan Dapil Sulsel III ke wilayah tersebut, sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat mulai menyuarakan evaluasi terhadap kualitas representasi daerah di parlemen pusat.

Ketua Umum Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Luwu Utara, Erwin S. Wijaya, termasuk yang mendukung sikap KKLR. Ia menilai kritik tersebut penting karena persoalan perhatian terhadap Luwu Raya berkaitan erat dengan siapa yang mewakili kepentingan masyarakat di tingkat nasional.

“Saya kira ini hal yang bagus. Kita setuju dengan sikap KKLR,” kata Erwin saat dimintai tanggapan, Kamis (19/11/2026).

Advertisement

Menurut Erwin, salah satu faktor yang memengaruhi kurangnya perhatian terhadap Luwu Raya adalah tidak adanya keterwakilan yang berasal dari putra-putri daerah. Ia berpandangan, legislator yang terpilih cenderung lebih memperhatikan wilayah yang menjadi basis politik masing-masing.

Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi tantangan tersendiri bagi Luwu Raya. Wilayah ini kerap menjadi arena perebutan suara para calon legislatif, tetapi belum mampu mengonsolidasikan dukungan pemilih untuk melahirkan figur lokal dengan kekuatan politik yang signifikan.

Erwin menilai lemahnya persatuan dan kepercayaan masyarakat terhadap calon dari putra-putri daerah ikut menyebabkan suara pemilih terpecah ke sejumlah kandidat. Akibatnya, tidak ada satu figur yang memperoleh dukungan mayoritas kuat untuk membawa kepentingan Luwu Raya ke parlemen.

Reses dan Persoalan Keterwakilan Daerah

Sorotan terhadap agenda reses DPR RI mencuat setelah pemberitaan media menyebut hanya anggota DPR RI dari Partai Gerindra, La Tinro La Tunrung, yang terkonfirmasi berkunjung ke Kota Palopo selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.

Kunjungan tersebut dikabarkan berlangsung dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Palopo pada akhir Oktober. Sementara itu, informasi mengenai agenda lima anggota DPR RI lainnya di Palopo pada periode yang sama belum ditemukan.

Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulsel, Ir. Hasbi Syamsu Ali, merespons persoalan tersebut pada Selasa (17/11/2026). Ia menyayangkan minimnya kehadiran legislator di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo yang secara keseluruhan dihuni sekitar 1,3 juta penduduk.

“Reses adalah hak konstitusional rakyat untuk bertemu wakilnya,” ujar Hasbi.

Ia meminta para anggota DPR RI membuka jadwal, lokasi, dan laporan hasil reses kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kegiatan wakil mereka sekaligus memastikan persoalan daerah mendapat perhatian dalam agenda politik nasional.

Hasbi juga menyinggung kursi Dapil Sulsel III yang ditinggalkan Rusdi Masse dan masih menunggu proses penggantian antarwaktu (PAW). Situasi tersebut, menurutnya, membuat Luwu Raya untuk sementara kehilangan satu suara di parlemen.

Dapil Sulsel III sendiri mencakup sembilan kabupaten/kota, yakni Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Empat wilayah terakhir merupakan bagian dari kawasan Luwu Raya.

Persatuan Pemilih dan Figur Lokal

Bagi Erwin, kritik terhadap agenda reses semestinya tidak berhenti pada persoalan frekuensi kunjungan. Lebih jauh, kondisi ini perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kekuatan politik masyarakat Luwu Raya dalam menentukan dan memperjuangkan wakilnya.

Ia mengajak masyarakat memperkuat persatuan serta membangun kepercayaan terhadap figur-figur lokal yang dinilai mampu membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional.

Meski demikian, Erwin memberikan catatan khusus terhadap anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Unru Baso atau Ubas. Ia menilai Ubas telah menunjukkan perhatian dan kontribusi yang besar bagi Luwu Raya, meskipun agenda kunjungan resminya melalui kegiatan reses dinilai masih kurang.

“Kecuali pada kasus Ubas, saya lihat ada perhatian dan kontribusi yang besar pada Luwu Raya. Walaupun mungkin, jadwal kunjungan resmi melalui kegiatan reses agak kurang,” ungkapnya.

Pandangan Erwin menunjukkan bahwa ukuran representasi politik tidak semata-mata terletak pada kehadiran formal dalam agenda reses. Kontribusi dan perhatian nyata terhadap persoalan daerah juga menjadi bagian penting dalam penilaian masyarakat.

Kritik dari Berbagai Elemen Masyarakat

Pernyataan Erwin menambah panjang daftar kritik yang muncul sejak 17 November 2026. Sejumlah tokoh dan organisasi menyampaikan pandangan dengan penekanan berbeda, mulai dari keterbukaan agenda reses hingga pengawalan persoalan pembangunan dan hak masyarakat adat.

Pada 17 November, Hasbi Syamsu Ali menyampaikan empat catatan evaluasi kepada anggota DPR RI Dapil Sulsel III. Ia meminta keterbukaan jadwal dan lokasi reses di setiap kabupaten/kota, publikasi hasil penyerapan aspirasi, kepastian Luwu Raya masuk dalam agenda reses berikutnya, serta ruang evaluasi bagi masyarakat.

Hasbi juga menyoroti sejumlah persoalan daerah yang membutuhkan perhatian di tingkat pusat, antara lain sengketa lahan Rante Balla di Kabupaten Luwu, krisis air bersih yang memicu demonstrasi di Palopo, serta aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Sehari kemudian, kritik serupa disampaikan mantan Ketua HMI Cabang Palopo Taufik Mangula yang menilai kegiatan reses kerap hanya bersifat seremonial. Sementara tokoh pemerhati Luwu Utara, Ilham Malleting juga mempertanyakan kontribusi para legislator sejak dilantik dan mengusulkan gerakan moral sebagai bentuk evaluasi. Ia turut menyinggung konflik pertambangan, termasuk persoalan PT Masmindo dan aktivitas penambangan di alur sungai Kecamatan Bajo Barat.

Dari kalangan aktivis, Sabar Al Jihad, mantan Ketua HMI MPO Cabang Palopo, pada 18 November menyebut sorotan KKLR sebagai bentuk kontrol demokratis yang diperlukan. Ia mendorong pergeseran dari politik transaksional menuju politik kebijakan agar aspirasi masyarakat Luwu Raya benar-benar diperjuangkan di parlemen.

Pada 19 November, Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM) mempertanyakan bagaimana aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan disampaikan ke pemerintah pusat apabila anggota DPR RI Dapil Sulsel III jarang turun ke daerah untuk melaksanakan reses.

Pemuka Dewan Adat Suku Padoe, Ameria Sinta, juga meminta perhatian legislator terhadap persoalan masyarakat adat, terutama menyangkut wilayah adat, tanah ulayat, dan hutan adat di tengah ekspansi pertambangan. Ia sekaligus meminta agenda reses diumumkan secara terbuka agar masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.

Sementara itu, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) mendorong pelaksanaan reses yang transparan, merata, dan terukur. Lembaga tersebut menilai kinerja anggota DPR tidak cukup diukur dari frekuensi kunjungan, tetapi juga dari keterbukaan informasi, pemerataan perhatian, dan kejelasan tindak lanjut aspirasi.

Pandangan yang lebih moderat disampaikan Ketua Dewan Guru Besar UIN Palopo, Prof. Abdul Pirol. Ia mengajak masyarakat tetap berprasangka baik karena ada kemungkinan kegiatan reses telah dilakukan, tetapi belum terpantau publik, atau terdapat kendala tertentu. Meski begitu, ia menilai publikasi kegiatan anggota DPR penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Menguatnya berbagai kritik tersebut memperlihatkan bahwa persoalan reses telah berkembang menjadi diskusi lebih luas mengenai kualitas representasi politik Luwu Raya di tingkat nasional.

Masyarakat tidak hanya mempertanyakan kehadiran fisik anggota DPR RI, tetapi juga menginginkan keterbukaan agenda, pemerataan perhatian, serta bukti bahwa aspirasi daerah benar-benar diperjuangkan.

Sebelumnya, Hasbi Syamsu Ali menegaskan bahwa kritik KKLR tidak dimaksudkan untuk menyerang pihak tertentu. Ia bahkan mempersilakan para legislator memublikasikan kegiatan reses apabila memang telah dilaksanakan di wilayah Luwu Raya. (*)