ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD, Tak Sebarkan Draf RUU Perampasan Aset ke Publik

0
FOTO: Suasana Sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (ist)
FOTO: Suasana Sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (ist)

LEGIONNEWS.COM – Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, yang mewakili Koalisi Advokasi Perampasan Aset mendatangi gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Ketua Komisi III, Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pelaporan itu dilakukan tepat setelah Rapat Paripurna DPR RI mengetuk palu pengesahan Undang Undang (UU) Perampasan Aset.

Advertisement

Ibrahim menilai pimpinan parlemen dan Komisi III DPR RI telah mengabaikan kewajiban hukum untuk menyebarluaskan draf rancangan undang-undang agar dapat diakses dan dikritisi oleh masyarakat luas.

“Sudah diatur oleh hukum bahwasanya dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan, tapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website milik DPR,” ujar Ibrahim kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11)

Pengaduan tersebut telah diterima secara resmi dan mendapatkan nomor registrasi di Sekretariat MKD.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan koalisi pada 16 November 2026 lalu.

Koalisi berharap MKD dapat memproses laporan ini secara objektif dan menjatuhkan sanksi kepada pihak terlapor.

“Koalisi Advokasi Perampasan Aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Undang-Undang Perampasan Aset,” tegasnya.

Selain masalah transparansi dokumen, Ibrahim membantah klaim pimpinan DPR dan Komisi III yang menyebut pembahasan regulasi ini telah memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) melalui 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDP Umum (RDPU).

Menurutnya, forum-forum tersebut menjadi tidak substantif karena dokumen draf RUU tidak pernah dibuka kepada publik.

Ia juga menyayangkan tidak dilibatkannya ICW maupun koalisi antikorupsi dalam pembahasan regulasi strategis tersebut.

“Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU, itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation, karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik,” tuturnya.

“Apa yang dibahas di dalam RDPU-RDPU itu hanyalah omong kosong belaka, karena tidak ada dokumen yang bisa dibaca dan hanya sekadar cakap-cakap saja,” pungkas Ibrahim. (*)