LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua Umum Laskar Garuda Indonesia Bersatu, Muh Mukram mengapresiasi langkah cepat DPR RI yang telah mengsahkan RUU Perampas Aset menjadi Undang Undang (UU). Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya pemerintah dan DPR RI berjanji akan menyelesaikan UU Perampasan Aset di 15 Desember 2026 mendatang.
“Kita tahu bersama undang undang inikan disepakati pemerintah dan DPR RI diselesaikan pertengahan Desember tahun ini. Namun berkat upaya Wakil DPR RI, Prof Sufmi Dasco dapat dipercat satu bulan sebelumnya,” ujar Mukram kepada awak media di Makassar, Kamis (19/11).
“Kami dari ormas, tokoh pemuda dan masyarakat tentu sangat mengapresiasi komitmen pimpinan DPR RI dan Komisi tiga yang telah mengesahkan RUU menjadi Undang undang,” ucapnya.
Menurut Mukram, Langkah cepat yang dilakukan Prof Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan DPR RI menunjukkan komitmennya dalam menyelamatkan aset dan uang negara dari para koruptor.
“Ini langkah cepat dan tepat yang dilakukan Prof Sufmi Dasco, Pemerintahan sekarang ini terus menyelamatkan aset aset negara, Dan InsyaAllah bila dipercaya presiden sebagai pendamping nantinya dalam mengawal pemerintahan koalisi merah putih ini Prof Sufmi Dasco saya pikir orang yang tepat,” katanya.
Di Jakarta, Pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.
“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.
Sebelumnya pimpinan Komisi III, Habiburokhman mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang telah mengawal ketat proses legislasi RUU tersebut.
Dia bercerita Dasco telah meminta Komisi III DPR untuk bergerak cepat.
“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.
“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.
Bahkan, sebut Habiburokhman, Dasco juga meminta Komisi III DPR tetap menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) di tengah masa reses.
“Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR,” ujarnya.
Diketahui, nasib pembahasan RUU Perampasan Aset segera memasuki babak baru. Rancangan aturan itu telah disepakati dibawa ke paripurna.
Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11) menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi menyatakan setuju RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPAN-RB.
Pemerintah pun menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke paripurna DPR. Pemerintah menilai perampasan aset menjadi bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Hal itu disampaikan Wamenkum Eddy Hiariej dalam rapat tersebut. Eddy mengatakan pemerintah mengapresiasi proses pembahasan RUU tersebut.
“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Eddy. (LN/detik)























