
JAKARTA – Komisaris PT Propernas Nusa Dua (PND, Anshar mengecam keras aksi penyerangan dan perusakan kantor operasional PND yang berada di kawasan Kota Mandiri Bekala, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (18/11/2026) malam.
Dalam insiden tersebut, sejumlah orang tidak dikenal (OTK) dilaporkan mendatangi kantor operasional perusahaan dan melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas. Akibat aksi tersebut, beberapa bagian kantor mengalami kerusakan cukup parah. Seorang petugas sekuriti yang sedang menjalankan tugas juga dilaporkan mengalami luka-luka.
Anshar menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Ia meminta aparat kepolisian segera mengambil langkah tegas, mengusut tuntas kasus tersebut, serta menangkap seluruh pelaku, termasuk pihak yang diduga berada di balik aksi penyerangan.

“Kami mengecam keras tindakan penyerangan dan perusakan kantor operasional PT Propernas Nusa Dua. Ini bukan persoalan sepele. Ada fasilitas perusahaan yang dirusak dan petugas keamanan yang sedang menjalankan tugas menjadi korban. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan kekerasan seperti ini,” tegas Anshar dalam keterangan resminya ke Wartawan, Kamis (19/11).
Secara khusus, Anshar meminta Kapolda Sumatera Utara turun langsung memberikan perhatian terhadap penanganan kasus tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku lapangan, tetapi harus dilanjutkan dengan menelusuri pihak-pihak yang merencanakan, menggerakkan, maupun mendalangi aksi tersebut.
“Jangan hanya menangkap orang-orang yang melakukan perusakan di lapangan. Polisi harus mengungkap siapa yang menyuruh, siapa yang menggerakkan, dan apa motif di balik penyerangan ini. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” lanjutnya.
Anshar juga mengingatkan bahwa PT Propernas Nusa Dua merupakan anak perusahaan Perum Perumnas dan PTPN I, BUMN yang bergerak di sektor perumahan. Karena itu, menurutnya, penyerangan terhadap fasilitas operasional perusahaan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
Ia menilai tindakan tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perusahaan yang bergerak dalam pengembangan kawasan hunian, sekaligus mendukung agenda pembangunan sektor perumahan nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika tindakan seperti ini dibiarkan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum dan iklim investasi. Kami meminta negara hadir memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan dan keselamatan para pekerja. Jangan sampai kekerasan menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
Anshar berharap Polda Sumatera Utara beserta jajarannya segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, mengamankan lokasi kejadian, mengumpulkan bukti, serta memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja dan petugas keamanan di lingkungan kantor operasional PND.
Kami juga meminta Direksi memastikan perlindungan terhadap seluruh pekerja dan aset perusahaan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kami percaya kepolisian mampu menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, siapa pun pelakunya dan apa pun motifnya, tindakan kekerasan dan perusakan tidak boleh dibenarkan,” tutup Anshar. (**)






















