Pengamat Sebut 7 Parpol Koalisi Pemerintahan ‘Tak Bernyali’ Ajukan Cawapres Baru Pengganti Gibran

0
FOTO: Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dan Sufmi Dasco Ahmad. (ist)
FOTO: Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dan Sufmi Dasco Ahmad. (ist)

LEGIONNEWS.COM – Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai partai politik kemungkinan mempertimbangkan risiko politik sebelum mengisi jabatan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Yunarto, kondisi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disebut berada di bawah 50 persen dalam sejumlah lembaga survei kredibel dapat memengaruhi sikap partai politik.

Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam KompasTV pada Senin (16/11/2026), Yunarto membandingkan situasi tersebut dengan kondisi pada awal tahun ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih berada di angka 80 persen.

Advertisement

“Pada saat misalnya kursi wapres kosong, kalau kepuasan publik terhadap pemerintah masih 80 persen seperti awal tahun, sekarang itu kan suka atau tidak kepuasan publik terhadap pemerintah ada di posisi yang bisa dikatakan cukup rendah, di bawah 50 persen di beberapa lembaga survei kredibel di bawah Persepi,” ujar Yunarto.

Lebih lanjut, Yunarto mengibaratkan sikap partai politik saat ini seperti pihak yang tidak ingin ikut berada di dalam kapal yang berpotensi karam.

Menurut pandangannya, kehati-hatian partai politik bisa jadi muncul karena mereka mengalkulasi risiko politik apabila kondisi pemerintahan tidak kunjung mengalami perbaikan.

“Jangan-jangan mereka bukan sedang menyerahkan ini kepada Pak Prabowo dalam konteks sebagai hak prerogatif, tapi memang sedang berhati-hati karena tidak mau ikut dalam kapal yang ada potensi karamnya juga,” tutur Yunarto.

Selain faktor tingkat kepuasan publik, Yunarto turut menyoroti karakter kepemimpinan Presiden Prabowo yang berdasarkan pengamatannya cenderung bersifat top down.

Ia menilai hal tersebut berpotensi menjadi pertimbangan tersendiri bagi kader partai lain yang berpeluang mendampingi Prabowo.
Menurut Yunarto, jabatan wakil presiden memerlukan ruang yang memadai untuk memberikan masukan sekaligus memengaruhi arah kebijakan Presiden.

Ia menyebutkan bahwa bahkan kader Partai Gerindra sendiri dinilai tidak mudah memperoleh kepercayaan Prabowo untuk menyampaikan masukan kebijakan, terlebih bagi kader yang berasal dari luar partai.

“Dengan kadernya sendiri pun ada orang mengatakan tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari Pak Prabowo untuk bisa membisiki, apalagi memperbaiki level kebijakan, apalagi kader partai lain,” pungkasnya. (*)