Jadi Tersangka, Mantan Kadis PUPR Dijebloskan ke Rutan Jeneponto

0
Ilustrasi Penjara
Ilustrasi Penjara

LEGIONNEWS.COM – JENEPONTO, MJA mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan TA 2023 dan 2024 untuk 24 lokasi dengan anggaran Rp8.107.927.000,00.

Tidak hanya MJA, Mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial MS juga ikut ditetapkan sebagai Tersangka.

Kemudian NB Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Juga ditetapkan sebagai tersangka.

Advertisement

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto telah memeriksa sebanyak 186 orang saksi dan 4 orang ahli.

Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.4.23/Fd.1/03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Dalam penyidikan itu Tim Penyidik Kejari Jeneponto melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan.

Dari hasil penyidikan itu, ditemukan sejumlah penyimpangan, antara lain, Penetapan lokasi tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat yang memadai.

Penyusunan RAB dilakukan oleh TFL, bukan KKM sebagaimana mestinya.

Tim penyidik Kejari Jeneponto menemukan adanya penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir.

Selain itu, Penyidik juga menemukan kekurangan volume pekerjaan fisik.

Dalam keterangan resmi Kejari Jeneponto diterima awak media Rabu (18/11/2026). Penyidik menemukan dugaan pemotongan dana sekitar 20% dari setiap pencairan termin yang mengalir kepada pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil audit BPKP, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52.

Berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti, Tim Penyidik menetapkan empat orang tersangka,

MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran (PA).
S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPK.
MS, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
NB, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Secara garis besar, para tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan dan penetapan lokasi, pengaturan penyusunan RAB, pengarahan pembelian material, serta pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan pekerjaan.

Keempat tersangka disangkakan melanggar, Primair: Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Subsidair: Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Atas perbuatan para tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak 18 November 2026 sampai dengan 7 Desember 2026, di Rutan Kelas IIB Jeneponto.

“Bahwa para penyidik berusaha mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta melakukan penelusuran aset (asset tracing) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto (Kajari) Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, mengungkapkan, berdasarkan hasil audit BPKP), kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.279.108.185,52.

“Total kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP sekitar Rp1,2 miliar,” kata Akhmad Heru Prasetyo. Rabu, (18/11/2026)

Kejaksaan Negeri Jeneponto berkomitmen menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

“Kami mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum serta turut mengawasi pengelolaan keuangan negara agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.” ucap Kajari Jeneponto. (LN)