
LEGIONNEWS.COM – BANTAENG, Keluarga korban dugaan pengeroyokan yang disebut melibatkan delapan anggota Polres Bantaeng mulai mempertanyakan keseriusan institusi kepolisian dalam menangani perkara yang menimpa seorang remaja berusia 16 tahun.
Tidak ingin kasus tersebut berlalu tanpa kejelasan, keluarga korban mendesak Kapolres Bantaeng dan Propam Polda Sulawesi Selatan segera mengambil langkah tegas. Bahkan, keluarga menyatakan siap membawa persoalan ini ke Komisi III DPR RI apabila penanganannya tidak berjalan secara transparan dan profesional.
Kasus ini bermula dari peristiwa dugaan penganiayaan pada 7 November 2026 sekitar pukul 23.45 WITA di kawasan KP Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
Ibu korban, Sukaena Asis (44), telah melaporkan peristiwa tersebut melalui SPKT Polres Bantaeng pada 10 November 2026. Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/295/XI/2026/SPKT/Polres Bantaeng/Polda Sulawesi Selatan.
Dalam uraian laporan, korban Muh. Randi Putra Pratama (16) disebut mengalami tindakan pemukulan berulang kali hingga menderita luka robek di bawah mata sebelah kanan dan lebam pada mata sebelah kiri.
Pihak keluarga menyebut delapan orang yang diduga terlibat merupakan anggota Polres Bantaeng. Keluarga juga mengkhawatirkan dampak permanen terhadap kondisi penglihatan korban yang dapat berujung pada kecacatan seumur hidup. Kondisi tersebut masih memerlukan kepastian medis.
JANGAN BIARKAN INSTITUSI POLISI MENILAI ANGGOTANYA SENDIRI TANPA PENGAWASAN
Keluarga menilai perkara ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan penganiayaan biasa. Apabila dugaan keterlibatan anggota kepolisian terbukti, maka harus ada pertanggungjawaban pidana maupun etik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapolres Bantaeng diminta tidak bersikap pasif. Propam Polda Sulawesi Selatan juga harus memastikan pemeriksaan berjalan objektif, termasuk menelusuri identitas seluruh pihak yang diduga terlibat, memeriksa saksi, mengamankan bukti, dan mengungkap kronologi secara utuh.
Keluarga tidak menginginkan adanya konflik kepentingan dalam penanganan perkara, mengingat pihak yang dilaporkan disebut berasal dari institusi kepolisian sendiri.
SIAP BAWA PERSOALAN KE KOMISI III DPR RI
Keluarga menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan bagi korban. Jika tidak ada perkembangan penanganan yang jelas, mereka menyatakan siap mengadukan perkara ini kepada Komisi III DPR RI sebagai bentuk permintaan pengawasan terhadap penegakan hukum dan profesionalitas aparat kepolisian.
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya mencari pengawasan dari lembaga legislatif agar perkara ini mendapatkan perhatian serius dan tidak tenggelam tanpa kepastian.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menjalankan prinsip Presisi dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi korban dugaan kekerasan.
Hukum tidak boleh berhenti ketika pihak yang dilaporkan mengenakan seragam kepolisian. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Keluarga hanya meminta satu hal: keadilan bagi anak mereka, pengungkapan fakta secara terbuka, serta pertanggungjawaban bagi siapa pun yang terbukti terlibat. (LN)




















