LEGIONNEWS.COM – PALOPO, Kuasa Hukum dari Kantor Hukum TODDOPULI & PARTNERS menyampaikan kritik terhadap perkembangan penanganan perkara dugaan pengeroyokan terhadap sejumlah mahasiswa saat berlangsungnya aksi demonstrasi di Kantor PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo pada 2 November 2026.
Kritik tersebut muncul menyusul adanya perbedaan informasi yang berkembang di sejumlah pemberitaan media massa mengenai jumlah karyawan PDAM yang diamankan, ditetapkan sebagai tersangka, maupun yang masih berstatus saksi.
Dalam pemberitaan pada 13 November 2026, Kasi Humas Polres Palopo, AKP Marsuki, menyampaikan bahwa terdapat 11 orang yang telah diamankan terkait dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa. Bahkan, dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa para pihak yang diamankan disangkakan dengan ketentuan Pasal 262 ayat (1) subsider Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, dalam pemberitaan berbeda yang terbit pada 16 November 2026, Kanit Pidum Polres Palopo, Ipda Suwadi, memberikan penjelasan mengenai perkembangan status hukum para pihak, yakni lima orang masih berstatus tersangka, satu orang disebut telah berdamai, sementara delapan orang lainnya masih berstatus saksi.
Perbedaan informasi tersebut menjadi perhatian serius Kuasa Hukum. Sebab, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai jumlah orang yang sesungguhnya telah diamankan, siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka, serta bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap karyawan PDAM lainnya.
“Kami mempertanyakan konsistensi informasi tersebut. Sebelumnya disampaikan ada 11 orang yang diamankan, tetapi dalam pemberitaan berikutnya muncul penjelasan lima orang tersangka, satu orang disebut telah berdamai, dan delapan orang masih berstatus saksi. Tentu ini perlu diklarifikasi secara resmi oleh Polres Palopo agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” tegas Rudiarianto , S.H., selaku Kuasa Hukum para korban.
Menurutnya, apabila rincian jumlah tersebut merujuk pada kelompok orang yang sama, terdapat ketidakjelasan yang perlu diterangkan. Karena itu, Polres Palopo perlu menjelaskan apakah angka-angka tersebut merupakan perkembangan dari kelompok yang sama atau berasal dari tahapan pemeriksaan yang berbeda.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang lebih penting bukan semata-mata mengenai jumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, melainkan sejauh mana penyidik telah mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap mahasiswa.
Kuasa Hukum menegaskan bahwa penetapan lima orang sebagai tersangka patut diapresiasi sebagai bagian dari perkembangan proses penegakan hukum. Namun, penanganan perkara tidak boleh berhenti apabila masih terdapat dugaan keterlibatan pihak lain yang belum didalami secara menyeluruh.
Pihaknya meminta penyidik tidak hanya berfokus pada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap karyawan PDAM lainnya yang telah menjalani pemeriksaan.
Terlebih, Tim Kuasa Hukum sebelumnya telah menyerahkan bukti tambahan berupa satu buah flashdisk berisi rekaman video serta sejumlah foto tangkapan layar yang telah diberikan penanda khusus untuk membantu penyidik mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
“Jangan hanya berhenti pada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami meminta penyidik menelusuri seluruh wajah dan peran orang-orang yang terekam dalam video. Apabila hasil pemeriksaan dan alat bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain, maka harus ada tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” lanjut Rudiarianto
Menurutnya, pemeriksaan terhadap karyawan PDAM lainnya harus menjadi bagian dari upaya mengungkap peristiwa secara utuh. Status sebagai saksi memang tidak serta-merta menjadikan seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi, apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan seseorang, penyidik tidak boleh mengabaikan fakta tersebut.
“Kami tidak meminta seluruh karyawan yang diperiksa otomatis dijadikan tersangka. Kami meminta agar penyidik objektif menilai peran masing-masing. Jika memang ada bukti yang cukup, jangan ragu mengambil langkah hukum. Jangan sampai ada pihak yang diduga turut melakukan kekerasan justru luput dari pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal perkara tersebut, Kuasa Hukum Kantor Hukum TODDOPULI & PARTNERS menegaskan bahwa saat ini pihaknya juga sedang menempuh langkah formal dengan menyurati Polres Palopo.
Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta klarifikasi dan kepastian informasi mengenai perkembangan penyidikan, termasuk terkait SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), serta perkembangan penetapan tersangka dalam perkara dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa tersebut.
Kuasa Hukum ingin memastikan bahwa informasi mengenai jumlah tersangka dan perkembangan status hukum pihak-pihak yang telah diperiksa tidak hanya berkembang melalui pemberitaan media, tetapi juga memperoleh kejelasan berdasarkan keterangan resmi penyidik.
“Kami tidak ingin hanya mendapatkan informasi yang simpang siur di ruang publik. Kami sedang menempuh langkah formal dengan menyurati Polres Palopo untuk meminta kejelasan mengenai SPDP, perkembangan penyidikan, serta kepastian siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana status hukum karyawan PDAM lainnya yang telah menjalani pemeriksaan,” ungkap Rudiarianto, S.H.,
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Kuasa Hukum dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi para korban.
Menutup keterangannya, Rudiarianto S.H. menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkara tersebut sampai seluruh fakta terungkap dan para korban memperoleh kepastian hukum.
Ia meminta agar Polres Palopo memberikan penjelasan yang terang mengenai perbedaan informasi yang berkembang, sekaligus memastikan bahwa setiap pihak yang diduga terlibat mendapatkan penilaian hukum berdasarkan alat bukti dan peran masing-masing.
“Kami ingin perkara ini terang, bukan hanya sebagian yang terungkap. Siapa yang melakukan, siapa yang turut serta, dan bagaimana peran masing-masing harus dibuktikan melalui proses hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada beberapa orang, sementara dugaan keterlibatan pihak lainnya tidak dituntaskan.”
“Kami tidak sedang mengintervensi kewenangan penyidik. Tetapi kami memiliki hak untuk mendesak agar perkara ini dituntaskan. Hukum harus ditegakkan secara objektif, tanpa tebang pilih, dan memberikan kepastian bagi seluruh korban,” tutupnya. (*)





















