Jadi Perhatian Komnas Perempuan, Bupati Kupang Terancam Hukuman Pidana 12 Tahun

0
ILUSTRASI: Seragam Kepala Desa (Kades)
ILUSTRASI: Seragam Kepala Desa (Kades)

LEGIONNEWS.COM – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Reza Arief Dewanto menjelaskan bahwa terlapor Bupati Kupang, Yosef Lede, Terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap seorang mahasiswa.

Yosef Lede, diduga melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Hal tersebut disampaikan Kapolda NTT dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin 16 November 2026.

Advertisement

“Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak Rp300 juta,” ungkap Kapolda NTT.

Ia menjelaskan, ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS mengatur tentang perbuatan seseorang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbuatan yang timbul dari tipu muslihat maupun hubungan keadaan.

Termasuk memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, kemudian menyesatkan atau menggerakkan orang tersebut untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain.

Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Bupati Kupang itu jadi perhatian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengecam dugaan perkosaan oleh pimpinan daerah yang seharusnya bertanggung jawab melindungi perempuan.

Bupati Kupang Yosef Lede diduga menyalahgunakan kewenangan dengan iming-iming pekerjaan untuk memperkosa korban.

”Komnas Perempuan mendesak agar kepolisian segera melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan pasal pemberat dan berlapis,” ucap Dahlia, pada Senin (16/11/2026), di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atas dugaan pemerkosaan yang terjadi di rumah jabatannya pada Rabu (11/11/2026) malam.

Kasus itu kini dalam proses penyelidikan, dan korban berada dalam perlindungan.

Dahlia menambahkan, kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang harus menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah di Indonesia agar perbuatan serupa tidak kembali berulang. (*)