LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)
SP2HP itu bernomor B-9072/P.4.10/Fd.1/11/2026 tertanggal 09 November 2026.
Melansir dari SP2HP itu, Surat ditunjukkan ke Ishadul, SH selaku jenderal lapangan Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK).
Namun menurut Gerakan Revolusi Hukum (GRH) dan APAK terdapat kejanggalan dalam surat SP2HP.
Bahkan Ishadul sebagai pihak yang menerima surat itu menyatakan dengan tegas menolak isi SP2HP dari Kejari Makassar.
“Surat ini kosong melompong! Pokok perkara tidak dijelaskan, pasal-pasal yang disangkakan diduga sengaja disembunyikan, detail perkembangan penyelidikan tidak dipaparkan, dan rencana tindak lanjut ke depan sama sekali gaib,” ujar Ishadul dalam keterangan tertulisnya kepada awak media. Selasa (10/11)
“Ini bukan SP2HP yang sah secara hukum, melainkan surat formalitas untuk meredam amarah massa!” katanya.
Terkait Surat SP2HP yang dipersoalkan itu, Awak media menghubungi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Makassar, Sulfikar, S.H., M.H.
“Terkait dengan Surat permintaan penanganan perkara Dugaan Korupsi dana Hibah Koni 2025 dari APAK sudah kami jawab sesuai dengan SOP sebagaimana penanganan perkara,” ujar Kasi Intel Kejari Makassar, Selasa malam.
“Bahwa kami tegaskan. Bahwa ini adalah bagian dari keterbukaan publik, Tapi perlu digaris bawahi juga bawa ada batasan batasan kami juga. Informasinya apa saja yang dapat kami beritahukan atau sampaikan ke Publik/Pelapor.” katanya menjelaskan.
Sulfikar lalu menjelaskan sudah beberapakali disampaikan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan sehingga belum ada pasal sangkaan. Berbeda halnya dengan perkara pidana umum.
“Untuk detail perkembangan penyelidikan saya kira tidak ada dalam SOP untuk kami memberikan detail perkembangan penyelidikan,” tegas Sulfikar.
“Terkait tidak lanjut kami selalu tegaskan bahwa rangkaian penyelidikan masih berjalan sehingga harus menghargai proses yang sedang berjalan dan apabila ada perkembangan pasti pihak kami akan memberitahukan ke publik,” kunci Kasi Intel Kejari Makassar. (LN)
