LEGIONNEWS.COM – GOWA, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Gowa Sanctus Robertus Bellarminus mendesak Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah konkret, cepat, dan terukur dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
PMKRI Cabang Gowa menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan publik, keberlangsungan ekosistem, serta masa depan generasi mendatang. Dampak karhutla, mulai dari kabut asap, gangguan pernapasan, kerusakan habitat, hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan, membutuhkan penanganan yang serius dan terkoordinasi.
Pemerintah Pusat tidak boleh bersikap lamban ketika masyarakat berhadapan dengan ancaman bencana. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, serta menjamin bahwa upaya pemadaman dan pemulihan lingkungan berjalan secara maksimal.
Atas dasar itu, PMKRI Cabang Gowa mendesak Pemerintah Pusat agar mempertimbangkan dan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional apabila telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan tersebut harus didasarkan pada skala dampak, luas wilayah terdampak, jumlah korban, serta kapasitas pemerintah daerah dalam menangani bencana.
Selain itu, PMKRI Cabang Gowa menuntut pemerintah untuk segera memperkuat koordinasi lintas sektor, mengerahkan sumber daya yang memadai, menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap, serta membuka informasi secara transparan mengenai penanganan karhutla kepada publik.
PMKRI juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik secara individu maupun korporasi. Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan, termasuk pengawasan lahan, pencegahan pembakaran, dan pemulihan ekosistem yang rusak.
“Negara tidak boleh menunggu sampai korban semakin banyak dan kerusakan semakin meluas baru mengambil tindakan serius. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah Pusat harus menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat terdampak karhutla,” demikian sikap PMKRI Cabang Gowa yang diterima awak media. Selasa (20/10/2026).
Sebagai organisasi mahasiswa Katolik yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, PMKRI Cabang Gowa memandang bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepemimpinan negara, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas.
PMKRI Cabang Gowa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan penanganan karhutla agar tidak berhenti sebagai respons sesaat, melainkan menjadi komitmen jangka panjang dalam melindungi lingkungan hidup dan menjamin hak masyarakat atas udara bersih serta kehidupan yang layak.
Negara harus hadir, lingkungan harus dilindungi, dan rakyat tidak boleh dibiarkan menanggung dampak bencana sendirian. (*)
