Oleh : Dr. H.Sulthani, S.H.,M.H. Advokat, Peduli Politik dan Demokrasi
LEGION NEWS. COM – OPINI, Sering kali kita membaca pikiran ideal seorang filsuf dan pengamat politik, Rocky Gerung, yang berulang kali memberikan kritik menohok terkait fenomena partai oportunis di Indonesia. Dalam berbagai analisis publiknya, Rocky membedah watak oportunisme ini melalui beberapa poin krusial:
Pertama, Rocky Gerung sempat mengkritik keras partai-partai baru maupun mapan yang kehilangan daya kritisnya dan berubah menjadi partai yang penuh dengan oportunis berotak uang. Menurutnya, parpol hari ini sering kali tidak diisi oleh perdebatan ide atau konseptual, melainkan sekadar kalkulasi pragmatis tentang bagaimana cara berada di lingkaran kekuasaan demi mengamankan diri.
Kedua, Keterjebakan dalam Oligarki
menurut Rocky, ketika seorang tokoh politik atau parpol terjebak menjadi “petugas partai” yang dikendalikan oleh koneksi oligarki, maka seketika itu juga mereka menjadi oportunis. Mereka hanya berpikir bagaimana cara meraih jabatan, memperkaya diri dan golongan bukan menjadi penyelesai masalah bangsa. Akibatnya, kebijakan negara tidak diarahkan untuk pemihakan keadilan sosial, melainkan untuk melayani kepentingan kapitalistik.
Ketiga, Pentingnya “Akal Sehat” dan Oposisi
Bagi Rocky. welfare state hanya bisa dituntut jika partai atau kekuatan politik yang berani mengambil posisi oposisi yang kokoh untuk mengaktifkan akal sehat publik. Jika semua partai bersikap oportunis dan berbondong- bondong masuk ke dalam kabinet demi mengincar posisi menteri, maka fungsi kontrol runtuh. Demokrasi tanpa oposisi membuat negara kehilangan arah dalam menyejahterakan rakyatnya.
Mengapa Mereka Tidak Bisa Menjadi Welfare Oriented?
Karena konsep welfare state (negara kesejahteraan) menuntut adanya pemihakan negara secara radikal kepada si miskin dan marjinal, melalui redistribusi kekayaan yang adil, pajak yang progresif, serta jaminan sosial yang menyeluruh.
Hal ini bertolak belakang secara diametral dengan karakter partai oportunis yang profit oriented:
Dimensi Partai Politik Profit Oriented, semata tujuan Utamanya adalah mengamankan kursi kabinet, proyek, dan logistik pemilu. Sehingga harapan mewujudkan keadilan sosial dan jaminan kesejahteraan rakyat jauh panggang dari api.
Jadi bagaimana mungkin kita mengharapkan kebijakan kesehatan gratis yang bermutu atau reformasi agraria yang berpihak pada petani, kesejahteraan nelayan, pemberdayaan UMKM, kesejahteraan ASN dari partai yang mendanai operasionalnya dari konsesi tambang dan kongkalikong program untuk keuntungan pribadi dan golongan semata?
Meminta parpol oportunis melahirkan kebijakan welfare sama saja dengan meminta perusahaan komersial membagikan seluruh produknya secara gratis tanpa memikirkan untung rugi.
Jadi kesimpulannya menurut hemat penulis,
Selama oknum partai politik mengelola partai layaknya mengelola CV atau PT yang mengejar keuntungan ekonomi dan elektoral bahkan keuntungan finansial maka Janji-janji mengenai kesejahteraan umum hanyalah komoditas jualan kampanye.
Benar apa yang kerap dianalogikan dalam pemikiran kritis Rocky Gerung: problem terbesar bangsa ini bukanlah ketiadaan uang, melainkan ketiadaan pikiran dan ketulusan di dalam institusi partai politik kita untuk memperioritaskan rakyat sejahtera.
Saran:
Oknum elit atau pengurus partai politik perlu menyadari bahwa konsekwensi mendirikan atau mengurus partai politik adalah harus mengabaikan pikiran serakah, bersedia mewakafkan diri untuk kemaslahatan bangsa dan negara mewujudkan tujuan partai politik menjadi mediator kesejahteraan rakyat, mengontrol kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan kemaslahatan negara.
