LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Pakar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin, DR Hasrullah MA, menyoroti rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Gowa soal isu personal kepala daerah.
Dosen pengantar Ilmu Komunikasi, teori komunikasi, Komunikasi politik Universitas Hasanuddin (Unhas) ini menilai kasus yang menimpa bupati gowa adalah persoalan yang tidak jelas serta tak punya barang bukti.
Penulis dan Peneliti dari Universitas Hasanuddin ini melihat tudingan miring yang dialamatkan ke bupati gowa adalah upaya eksploitasi pembunuhan karakter seorang kepala daerah.
Dirinya menyayangkan RDP yang digelar di DPRD Gowa, Saat menerima aspirasi masyarakat yang datang tanpa membawa bukti dan fakta atas tudingan miring yang dialamatkan ke bupati itu.
Dan dikatakannya, Apabila masyarakat yang datang tanpa membawa bukti dan fakta hal itu tentunya sangat menurunkan derajat serta harkat dan martabat institusi dewan perwakilan rakyat itu sendiri.
“Kalau RDP harus ada sesuatu yang dipegang berupa fakta dan sesuatu yang bisa dipegang berupa barang bukti pelanggaran. DPRD jangan dijadikan tempat menjatuhkan orang tanpa hal yang jelas,” ujar Hasrullah. Jumat (21/5/2026).
“Kalau itu terkait privasi pasti ada jalur yang dilalui. Ini saya lihat sudah diseret seret ke ranah politik. Jadi saya harap persoalan ini harus dilihat secara jernih, Kecuali kalau ada penyelewengan seperti tindak pidana umum atau khusus,” katanya.
Dosen tetap ilmu komunikasi di Universitas Hasanuddin ini menjelaskan DPRD Kabupaten Gowa tidak serta merta menerima rumor dan gosip. Katanya hal itu sangat berbahaya, dapat membunuh karakter seseorang.
“Jangan DPRD jadi tempat pembunuhan karakter orang. Malukan kalau tidak ada data dan fakta. Kalau benar tidak apa apa, Kalau tidak benar? Bagaimana itu?” tanya pencetus KKN Kebangsaan ini.
Lalu kata DR Hasrullah, Pimpinan dan anggota DPRD harus punya tinjau hukum, sosial, kemudian aspek politiknya, bagaimana kepentingan publik dalam kasus yang dialamatkan kepada bupati gowa.
“Dengan kasus ini kan menganggu opini publik dan pemerintahan. Seandainya tidak terbukti? Kan hal ini tentunya merusak karakter kepala daerah, Jadi kita harus melihat jernih hal hal seperti ini,” imbuh Hasrullah.
“Janganlah kita menggiring opini yang tidak jelas datanya,” katanya menambahkan.
“Jangan sampai ada pihak yang menginginkan bupati dilengserkan dari jabatannya. Itu kurang baik,” kunci Hasrullah. (LN)
