LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Agenda tes seleksi seluruh SMA Negeri Berasrama Sulawesi Selatan yang sudah ditetapkan dan disosialisasikan untuk dilaksanakan 22 Mei 2026, mendadak dibatalkan dan dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Keputusan sepihak ini keluar langsung dari Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan, memicu gelombang kekecewaan, pertanyaan besar, serta kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk Rahman Gusdur, aktivis difabel sekaligus pemerhati pendidikan.
Menanggapi kejadian ini, Rahman Gusdur menyayangkan cara kerja birokrasi pendidikan. “Lucu sekaligus menyedihkan. Jadwal sudah ditetapkan berbulan-bulan, disebar luas ke seluruh kabupaten dan kota, tiba-tiba diubah mendadak di hari pelaksanaan. Seolah para pejabat sama sekali tidak paham bahwa sekolah berasrama melibatkan siswa dan orang tua yang datang dari puluhan hingga ratusan kilometer jauhnya. Ini bukti nyata perencanaan yang lemah dan kurangnya kepekaan sosial,” ujarnya. Jumat (21/5)
Yang paling menyedihkan, lanjut Rahman, adalah dampak yang diterima masyarakat. Banyak orang tua sudah menempuh perjalanan jauh, melintasi jalanan rusak dan pegunungan, meninggalkan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari, semata-mata demi memenuhi jadwal resmi pemerintah. Mereka sudah berkorban waktu, tenaga, dan biaya transportasi demi datang tepat waktu.
“Tapi apa balasannya? Sesampainya di lokasi, harus terima kenyataan: batal, harus pulang kecewa dengan tangan kosong. Belum lagi siswa dari daerah terpencil yang tak bisa langsung kembali, terpaksa menginap dan menunggu di kota. Akibatnya biaya sewa tempat, makan, dan kebutuhan lain bertambah, padahal itu sama sekali tak masuk anggaran awal. Uang saku habis sia-sia, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini?” tegasnya.
Meski alasan penundaan disebutkan karena perlunya perbaikan persiapan dan penyesuaian teknis, langkah ini tetap menuai banyak pertanyaan. Mengapa hal krusial baru disadari di saat-saat terakhir, padahal jadwal sudah ditetapkan jauh sebelumnya?
Rahman Gusdur kembali menyampaikan kritik membangun demi perbaikan ke depan. “Kami mengerti niat untuk hasil lebih baik, tapi caranya harus dibenahi total. Jadwal pendidikan adalah janji publik, perjanjian yang sudah disepakati bersama.
Mengubahnya mendadak berarti merusak kepercayaan dan membebani rakyat kecil yang sudah berusaha keras. Kami harap ini jadi pelajaran berharga: manajemen pendidikan harus lebih profesional, matang merencanakan sejak awal, dan selalu peka terhadap dampak ekonomi sosial masyarakat. Jangan sampai kasus seperti ini terulang, di mana anak bangsa dan orang tua jadi korban ketidaksiapan birokrasi,” pesannya.
Kasus ini menjadi sorotan penting: apakah penundaan dari 22 Mei ke pekan depan ini sekadar insiden, atau cerminan sistem pengelolaan pendidikan yang memang butuh pembenahan mendasar? Seluruh mata kini tertuju pada pelaksanaan jadwal baru, apakah pemerintah mampu membuktikan perbaikan yang dijanjikan. (*)
