Oleh: Makmur Idrus, Mantan ketua GP. Ansor Makassar
LEGIONNEWS.COM – OPINI – Relasi antara Nahdlatul Ulama (NU) dan kekuasaan negara selalu bergerak dalam garis yang dinamis. Kadang berjarak, kadang menyatu, tetapi hampir tidak pernah benar-benar terpisah. Dalam sejarah panjangnya, NU bukan hanya kekuatan kultural, tetapi juga aktor penting dalam kehidupan kebangsaan.
Dalam konteks kekinian, relasi tersebut kembali menguat melalui kehadiran tokoh-tokoh NU di posisi strategis pemerintahan. Salah satu figur yang menonjol adalah Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Ia menempati dua posisi sekaligus: Menteri Sosial di pemerintahan dan Sekretaris Jenderal PBNU di organisasi. Dua peran yang bukan hanya administratif, tetapi strategis karena berada di titik temu antara negara dan kepentingan keumatan.
Dalam struktur organisasi, Sekjen adalah mesin penggerak. Dalam pemerintahan, menteri adalah pelaksana kebijakan. Ketika dua fungsi itu berada dalam satu figur, maka ruang pengaruhnya menjadi luas dan sekaligus sarat ujian.
Dari sisi latar belakang, Gus Ipul bukan figur tanpa akar. Ia adalah cicit KH Bisri Syansuri, ulama besar yang dikenal sebagai ahli fiqih dan salah satu pendiri NU.
Ia juga merupakan keponakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh yang membawa NU masuk ke ruang demokrasi modern dengan cara yang elegan dan berani.
Kombinasi ini menempatkannya dalam posisi yang tidak biasa: pertemuan antara tradisi keilmuan pesantren dan kepemimpinan nasional.
Dalam tradisi NU, nasab bukan sekadar identitas. Ia adalah amanah moral. Semakin kuat zanad, semakin besar tanggung jawab yang melekat.
Namun, dalam praktik politik modern, nasab tidak selalu menjadi pelindung. Ia justru sering menjadi titik uji. Karena kekuasaan memiliki logika sendiri yang kadang tidak sejalan dengan nilai yang diwariskan.
Di sinilah menariknya membaca perjalanan Gus Ipul. Ia tidak hanya datang dari keluarga besar NU, tetapi juga ditempa melalui jalur kaderisasi.
Sejak muda, ia telah dipercaya sebagai Ketua Umum PP IPNU selama dua periode (1990–1995). Sebuah fase penting yang menunjukkan bahwa kepemimpinannya dibentuk dari bawah, bukan datang secara instan.
Ia melanjutkan perjalanan itu di GP Ansor. Pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal, kemudian dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum menggantikan almarhum Iqbal Assegaf dalam masa transisi organisasi yang tidak mudah.
Perjalanan itu berlanjut hingga ia menjabat Ketua Umum GP Ansor selama dua periode, yang menegaskan posisinya sebagai kader inti dalam tubuh organisasi kepemudaan NU tersebut.
Jejak kepemimpinan itu tidak berhenti pada dirinya. Sebagian sahabat dan kader seangkatannya di GP Ansor hari ini telah tersebar dan dipercaya memimpin sebagai Ketua PWNU di berbagai provinsi. Ini menunjukkan adanya kesinambungan kaderisasi dan jejaring yang kuat.
Perjalanan berikutnya membawanya masuk ke lingkar inti PBNU, termasuk pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum pada masa KH Said Aqil Siradj.
Pengalaman di pemerintahan juga bukan hal baru baginya. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Rekam jejak ini menunjukkan bahwa legitimasi Gus Ipul tidak hanya bertumpu pada garis keturunan, tetapi juga pada proses panjang dalam organisasi dan pengalaman dalam pemerintahan.
Dalam sebuah pertemuan di Makassar, saya melihat langsung bagaimana ia berinteraksi. Lebih banyak mendengar, merespons dengan tenang, dan menjaga suasana tetap cair. Sikap yang mencerminkan kultur pesantren yang membentuknya.
Namun, pengalaman juga mengajarkan bahwa kesederhanaan personal tidak selalu cukup untuk menahan tekanan struktural. Kekuasaan seringkali bekerja secara sistemik, bukan personal.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi siapa Gus Ipul, tetapi sejauh mana ia mampu menjaga nilai di tengah sistem yang terus mendorong kompromi.
Dalam tradisi pesantren, ada satu prinsip sederhana namun mendalam: “Menjaga kehormatan lebih sulit daripada meraihnya.”
Pada titik inilah publik akan menilai. Bukan hanya dari jabatan yang diemban, tetapi dari kemampuan menjaga amanah, integritas, dan nilai yang diwariskan oleh sejarah NU.
Karena pada akhirnya, jabatan akan selesai. Kekuasaan akan berganti. Tetapi zanad dan nama baik akan terus hidup dan itu yang akan diadili oleh waktu.
