LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Kepemimpinan Rudy Mas’ud kembali menuai sorotan tajam. Kebijakan orang nomor satu di Kalimantan Timur (Kaltim) itu dinilai tidak pro rakyat.
Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur (HIPMA-KT) Cabang Makassar, dalam kajiannya menilai masa pemerintahan Rudy Mas’ud dalam mengalokasikan anggaran melalui APBD daerah yang bernilai fantastis untuk kepentingan yang oleh HIPMA-KT dinilai tidak mendesak di tengah realitas sosial masyarakat yang masih bergulat dengan persoalan ekonomi, ketimpangan pembangunan, dan akses layanan publik yang belum merata.
Herlisa Febriana, Ketua Umum HIPMA-KT Cabang Makassar dalam keterangan tertulisnya Ahad (20/4/2026) lalu mengambil contoh alokasi APBD pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur untuk kebutuhan renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Tidak hanya itu HIPMA-KT Cabang Makassar juga menyoroti pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover Autobiography senilai Rp8,5 miliar menjadi simbol nyata dari kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Untuk itu, Herlisa Febriana mengatakan hal itu menjadi pertanyaan publik mempertanyakan sensitivitas dan prioritas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
“Kebijakan ini memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa asal Kalimantan Timur yang berada di Makassar,” ujar Herlisa, Ahad (20/4)
Untuk itu Herlisa aktivis mahasiswa asal Kaltim berkonsolidasi dalam satu barisan perjuangan yang terhimpun dalam aliansi EAST Borneo Bersatu. Sejumlah organisasi daerah seperti HIPMA-KT Cabang Makassar, Mahasiswa asal Berau, serta lembaga mahasiswa asal Paser di Makassar, menyatakan sikap tegas terhadap kebijakan tersebut.
Aliansi ini menilai bahwa pengeluaran anggaran tersebut mencerminkan adanya krisis empati dari pemerintah daerah. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa penggunaan APBD seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Lebih jauh, mahasiswa juga menyoroti adanya potensi ketimpangan moral dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi dan penghematan di berbagai sektor, namun di sisi lain justru mempertontonkan gaya hidup birokrasi yang elitis dan berjarak dengan realitas rakyat.
Gerakan EAST Borneo Bersatu bukan sekadar aksi spontan, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pola kebijakan yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah, serta menuntut pemerintah untuk membuka ruang dialog yang jujur dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar soal angka miliaran rupiah, tetapi soal keberpihakan. Ketika rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah seharusnya hadir dengan solusi, bukan kemewahan,” pungkas Herlisa.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi legitimasi kepemimpinan di Kalimantan Timur. Jika tidak ditanggapi secara bijak, bukan tidak mungkin krisis kepercayaan publik akan semakin dalam dan meluas.
Gerakan mahasiswa pun menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan sikap dan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah. Bagi mereka, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. (*)
