JAKARTA – Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas pemerintahan Prabowo Subianto dalam menyelamatkan keuangan negara sekaligus menegakkan supremasi hukum.
Atas keberhasilan mengamankan dana sebesar Rp 11,4 triliun untuk negara oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dana tersebut secara resmi telah diserahkan oleh Kejaksaan Agung ke kas negara dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Bagi Anshar, keberhasilan mengembalikan triliunan rupiah ke kas negara merupakan bukti nyata konsistensi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menindak pelanggaran hukum, khususnya di sektor sumber daya alam.
Katanya, capaian tersebut merupakan bukti nyata keseriusan negara dalam menertibkan kawasan hutan sekaligus menindak praktik-praktik ilegal yang merugikan keuangan negara.
“Ini langkah luar biasa yang patut diapresiasi. Keberhasilan Pemerintah kembali mengamankan Rp 11,4 triliun menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak tinggal diam terhadap pelanggaran di sektor kehutanan,” ujarnya, Jumat (10/04).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan ini harus menjadi titik awal untuk langkah yang lebih tegas ke depan. Anshar Ilo mendorong agar Satgas PKH bersama aparat penegak hukum meningkatkan intensitas penindakan secara lebih masif dan berkelanjutan.
“Kami di Logis 08 meminta penindakan yang lebih ekstra, lebih tegas, dan menyasar aktor-aktor besar di balik pelanggaran kawasan hutan. Jangan hanya berhenti pada capaian ini,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa upaya penertiban kawasan hutan memiliki dampak strategis, tidak hanya dalam penyelamatan keuangan negara, tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keadilan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Anshar Ilo menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam yang transparan dan berkeadilan.
“Langkah ini tentu sejalan dengan komitmen Presiden untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan memastikan setiap kekayaan negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (**)
