LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis melakukan tindak cepat dengan melakukan penertiban para pengemis dan pengamen di pintu keluar bandara udara Sultan Hasanuddin Makassar. Sabtu malam (19/10)
Puluhan pengemis dan pengamen melakukan aktivitas yang membuat tidak nyaman bagi mereka para penumpang pesawat yang baru saja menginjakkan kakinya di Bandar Udara (Badara) Internasional Sultan Hasanuddin.
Kepada media Pjs Wali Kota mengatakan pihaknya telah melakukan tindakan patroli oleh Satpol PP Pemkot Makassar terhadap puluhan pengamen dan pengamen di kawasan simpang lima Mandai Makassar – Maros itu.
“Terpantau aman dan terkendali. Insyaallah hari senin kembali tim terpadu akan turun di beberapa titik,” ujar Pjs Wali Kota Makassar.
“Untuk malam ini pra kondisi oleh Satpol PP yang BKO di kecamatan biringkanaya,” jelas Andi Arwin Azis. Sabtu malam (19/10)
Sebelumnya Tokoh masyarakat Sulawesi Selatan di Jakarta, Syarifuddin Daeng Punna (SAdAP) sangat menyayangkan puluhan pengemis melakukan aktivitas yang sangat menganggu di pintu keluar bandara (Simpang Lima) Mandai, Kabupaten Maros.
Kata SAdAP aktivitas puluhan pengemis di simpang lima Mandai, Maros – Makassar itu mencoreng wajah Sulawesi Selatan.
“Puluhan mereka melakukan aktivitas mengemis disitu. Hancur wajah Sulsel, Tentu saya sangat malu. Apalagi saya baru tiba dari Jakarta bersama tamu saya, cara cara pengemis itu dengan memaksa ke para pengendara yang kebetulan berhenti di lampu merah,” sesal Daeng Punna.
“Malu saya melihat puluhan pengemis ini semua ini Mandai pintu masuk ke kota Makassar dan kabupaten kota lainnya di Sulsel. Apalagi masih suasana ulang tahun provinsi Sulawesi Selatan ke 355 tahun ini,” terang. Sabtu (19/10)
Dirinya pun berharap agar pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Pemkot Makassar dan Pemkab Maros melakukan langkah tegas atas kehadiran para pengemis dan pengamen di kawasan simpang lima itu.
“Pemerintah daerah saya harap segera menertibkan mereka itu. Dengan menurunkan Satpol PP dan Dinas Sosial, untuk melakukan tindakan penegak peraturan daerah atau perda,” imbuh pemilik akronim SAdAP ini.
Awak media telah menghubungi Pjs Wali Kota Makassar dan Sekprov Sulsel, Jufri Rahman terkait keluhan tokoh masyarakat Sulsel itu.
Namun hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan resmi dari kedua pejabat tersebut. (LN)
