JAKARTA, LEGIONNEWS.COM – Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan proyek pembangunan Sodetan dan saluran kanal banjir timur (KBT) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (24/01/2023).
Lokasi peninjauan merupakan pertemuan antara ujung sodetan dan KBT di Kel. Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara.
Presiden mengatakan dirinya kembali ke sungai ciliwung, untuk mengatasi banjir di ibu kita negara Jakarta.
“Kita tahu penanganan banjir Jakarta ini harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai dibangun Bendungan Ciawi, kemudian Bendungan Sukamahi, sudah di atasi,” kata Presidden Jokowi seperti dilansir dari laman website seskab.go.id
“Nah, di bawah, kalau sudah sampai Jakarta masih ada masalah, sekarang juga sebentar lagi akan selesai ini mungkin April, insyaallah sudah selesai sodetan Ciliwung, yang sudah berhenti enam tahun,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden juga menyampaikan bahwa sejak 1,5 bulan lahan untuk pengeboran telah dibebaskan.
“Lahan di sini, sudah bebaskan sejak 1 setengah bulan yang lalu. Sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya dan kita harapkan nanti di April insyaallah sudah selesai. Dan, ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta,” imbuh Jokowi.
Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo juga mengutarakan bila sungai Ciliwung kalau sudah dibuka siaga empat, itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik.
“Bila sungai Ciliwung kalau sudah dibuka siaga empat, itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik, gede banget. Kemudian kalau pada siaga satu, 63 meter kubik per detik, gede sekali. Karena terowongan ini salurannya ini 3,5 meter (dua), kanan 3,5 meter, kiri terowongannya 3,5 meter, sepanjang 1,2 km. Ini sangat, kalau nanti sudah berfungsi, ini sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta,” katanya kepada media.
Kalau ini sudah, urusannya tinggal yang ketiga, urusan pompa yang ada di sungai-sungai dan juga normalisasi Ciliwung.
Presiden menjelaskan di Jakarta dilakukan normalisasi 12 sungai yang ada: Mookervart, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Cipinang, dan yang lain-lainnya, juga harus dinormalisasi, kalau kita ingin Jakarta tidak banjir. Plus, yang di Utara banjir rob, baik dengan tanggul laut maupun dengan giant sea wall, itu juga segera harus dimulai.
“Saya sudah perintahkan ke Gubernur DKI. Sudah,” beber Jokowi.
Wartawan; Wilayahnya, Pak?
“Nanti ditanyakan ke Pak Gubernur,” kata Jokowi.
Wartawan, Mungkin bisa dijelaskan tadi kan enam tahun sempat mangkrak, apa sih kendala tidak membangun?
“Pembebasan. Tadi saya sampaikan, pembebasan. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya ke sini tadi, karena sudah selesai,” ujar Presiden.
Wartawan, Harapannya apa setelah selesai dibangun?
“Ini tanyakan ke Gubernur. Karena masih ada yang namanya banjir rob, giant sea wall, tanggul laut, dari atas belum selesai. Masih yang dari pantai ke sini, belum selesai. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi kalau konsisten kita kerjakan akan mengurangi, mengurangi, mengurangi, mengurangi, sampai nanti akhirnya hilang,” harapnya.
Wartawan, Optimistis enggak, Pak, kalau April akan selesai?
“Selesai, baru ditengok tadi ke dalam, kita lihat terowongannya ke dalam, tunnel boring-nya sudah bergerak lagi. Rampung, lihat nanti di April ya, sudah,” ujar Presiden kembali.
Pada kesempatan itu awak media berkesempatan menanyakan beberapa hal yang menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini mulai dari masa jabatan Kades hingga kasus Barada E.
Wartawan, Masa jabatan kepala desa?
Iya yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi, itu silakan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi enam tahun dan selama tiga periode. Itu. Prosesnya silakan nanti ada di DPR ya, sudah.
Wartawan, Masukan dari Bapak sendiri?
Ya, undang-undangnya masih enam tahun dan tiga periode.
Wartawan, Terkait Ibunda Eliezer yang tidak rela anaknya dituntut 12 tahun. Ada yang ingin disampaikan, Pak?
Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Bukan hanya kasus FS saja, untuk semua kasus, tidak. Karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan, ya.” tegas Joko Widodo.
Wartawan, Biaya haji, Pak?
Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final. Belum final, sudah ramai. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi, ya, sudah.
Wartawan, Terkait reshuffle?
“Tunggu,” Singkat Presiden Jokowi. (LN)
