POLITIK – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara perayaan HUT Ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu.
Di acara HUT partai Hanura itu, Jokowi menyampaikan kekesalannya karena dituduh mengintervensi sejumlah persiapan terkait Pemilu 2024.
BACA JUGA:
Jokowi Sindir Menteri yang Suka Menyanyi, Menkeu Sri: Siap Salah Pak
Pernyataan presiden itu lantas disikapi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief. Politisi bintang mercy ini alantas mengatakan isu yang mengemuka belakangan ini ibarat ada asap, ada api.
Dia menjelaskan, aturan yang sudah cukup mapan di Indonesia adalah Presiden menjabat selama dua periode. “Tapi ini terlalu banyak isu yang tidak mungkin ada asap, tanpa ada api,” kata Andi saat dihubungi, Kamis, 22 Desember 2022.
BACA JUGA:
Usai Geledah Kantor Pemerintah dan DPRD Jatim, Tim Penyidik KPK Amankan Uang Senilai Rp1 milyar
Ditambah lagi, kata dia, kehadiran dan pertemuan Jokowi dengan relawan. Pada akhir November 2022 lalu, Jokowi menghadiri acara relawan di Gelora Bung Karno (GBK). Teriakan Jokowi 3 periode menggema di stadion.
BACA JUGA:
Ingat Raib Dana Nasabah di Bank OCBC NISP, Aldin: Segera Berperkara di PN Makassar
“Memang yang tampak belakang kita tidak lihat. Tapi tampak depan kan jelas, dari pertemuan dengan relawan, isu yang dibuat relawan, seluruh parpol, apalagi parpol itu masih dalam koalisi. Jadi ada restriksi, ada pembatasan,” ujarnya.
BACA JUGA:
Soal LBP Minta KPK Kurangi OTT, Rocky: Apa Penyebab Korupsi?
Toh jika Presiden berniat mempersilakan sosok lain untuk meneruskan kepemimpinannya, kata Andi, bakal jadi percuma selama masih diatur dalam kekuasaannya. Dia menyebut pasti ada kehendak lain, dalam arti dikontrol oleh Presiden sebelumnya.
“Sehingga, ada dampaknya yang sangat luar biasa, yaitu Presiden tidak menyiapkan saatnya turun. Kedua, Presiden bisa gagal memberi jalan bagi perubahan,” kata Andi. Padahal, dia melanjutkan, perubahan sudah menjadi tuntutan di mana-mana. Andi menyebut perubahan adalah sebuah keniscayaan.
“Itu ngga bisa ditahan. Tekanan itu tidak akan memudar. Dia (perubahan) itu harus diberi ruang, dan sebaiknya Pak Jokowi sensitif terhadap hal ini,” ujarnya. (Sumber: tempo)
