HKTI Sulsel Sayangkan Rencana Pemerintah Impor Beras Disaat Petani Memasuki Masa Panen

Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

NASIONAL – Berbagai pihak memprotes rencana pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 200.000 ton dalam waktu dekat ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan sudah memberi izin untuk mendatangkan beras sebanyak 500 ribu ton kapanpun diperlukan pihak Bulog.

“Saya sudah taken surat perintah dari Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) meminta agar segera diizinkan impor. Maka saya sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500 ribu ton kapanpun diperlukan,” ucap Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Desember 2022.

Di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pengurus HKTI Sulsel sangat menyayangkan rencana pemerintah pusat mengimpor beras disaat petani memasuki masa panen.

Tidak hanya itu, Salah satu pengurus HKTI Sulsel merasa heran dengan kebijakan pemerintah melakukan impor beras.

Advertisement

Medio Agustus 2022 lalu, di Istana Negara Jakarta, pemerintah dengan bangga memamerkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) atas keberhasilan mencapai swasembada beras dan meningkatkan sistem ketahanan pangan.

Diketahui Penghargaan itu diberikan langsung Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Jokowi dan disiarkan akun YouTube resmi Sekretariat Presiden dan Presiden Joko Widodo.

“Mungkin pemerintah perlu mempertimbangkan rencana impor. Kita ketahui bersama Pemerintah pusat baru-baru ini menerima penghargaan tertinggi di bidang pangan dari International Rice Research Institute, karena pemerintah Indonesia dianggap mampu swasembada beras, Jangan sampai penghargaan yang diterima itu menjadi pertanyaan lembaga internasional, itukan sangat tidak elok,” imbuh salah satu pengurus HKTI Sulsel saat digelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi tingkat pengurus DPD. Rabu,

Stok beras impor itu nantinya direncanakan hanya akan digunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. (**)

Advertisement