MAKASSAR, Legion News – Watch Relation of Corruption (WRC) Sulsel Sangat menyangkan adanya penahanan Alur distribusi BBM bagi warga pulau dari Kota Makassar ke Pulau Kodingareng yang ditahan oleh aparat Polair Polda, tanpa sebab. Ujar Lembaga penggiat anti korupsi di Sulsel Sabtu, 18 Juli 2020.
Watch Relation of Corruption (WRC) Sulsel sebagai Lembaga Pengawas Aset Negara Republik Indonesia, sangat prihatin dengan peristiwa tersebut. Minggu, 19 Juli 2020.
Irzan salah satu mantan Pengurus PB HMI yang kini fokus dalam kegiatan Anti Korupsi di Sulsel, saat ini ditunjuk sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC Sulsel, ia mengatakan “bahwa dirinya mendapatkan perihal informasi tersebut melalui media pemberitaan yang berbasis digital.
Dalam kutipan berita tersebut “Menurut salah satu warga yang hendak menuju Pulau Kodingareng Lompo, Jumina, membenarkan pemblokiran BBM ke Pulau Kodingareng”.
“Saat kapal ingin menyeberang ke Pulau Kodingareng, anggota polisi dari Polair meminta agar semua bensin yang hendak dikirim ke Pulau Kodingareng Lompo di keluarkan”, jelas Jumina warga pulau
Atas pemblokiran tersebut, lanjut Jumina, distributor dan penjual bensin di Pulau Kodingreng pasti mengalami kerugian besar, karena bensin yang seharusnya dibeli nelayan untuk memancing ikan tidak dapat sampai ke nelayan.
“Sudah pasti distributor, pedagang dan nelayan mengalami kerugian yang besar, karena bensin yang harusnya mereka jual, diblokir oleh Polairut. Itu belum termasuk nelayan yang tidak dapat melaut” terangnya.
Sementara menurut salah seorang istri nelayan yang sehari-hari berjualan di Pulau Kodingareng mengatakan bahwa pemblokiran BBM untuk masyarakat kodingareng pasti atas perintah Boskalis dan PT Benteng Lautan Indonesia. Karena hal seperti ini terjadi disaat para nelayan dan perempuan menolak tambang pasir laut.
Ia pun meminta kepada semua masyarakat untuk membantu para nelayan agar bisa lepas dari penderitaan akibat tambang pasir laut.
“Tolong kami, selamatkan kami. Kami sedang dijajah oleh kapal penambang Belanda. Kami menolak tambang pasir laut, karena di laut sumber hidup kami”, imbuhnya.
Atas pemberitaan tersebut Watch Relation of Corruption Sulsel mengharapkan kejelasan pihak polair, Kasihan masyarakat pulau jangan karena kaum kapitalis seperti Boskalis dan PT Benteng Lautan Indonesia yang disebut warga pulau mau senak-enaknya mengatur menahan BBM milik rakyat.
Lanjut irzan, ini Boskalis dan PT Benteng Lautan Indonesia kayak Bajak Laut dari Belanda saja. Menurut warga Jumina dalam pemberitaan tersebut warga pulau sering menolak aktivitas tambang pasir di pulau disekitar kepulauan Kondingareng.
WRC Sulsel meminta kepada pihak Polair Kepolisian daerah Sulawesi selatan dapat memberi penjelasan, jadi Polisi itu Pengayom masyarakat, maka segera lakukan langkah-langkah klarifikas, Tegas Irzan salah satu mantan Pengurus PB HMI ini.(*)
